DetikNews
Selasa 23 April 2019, 21:29 WIB

Pengurus PKB Lamongan Datangi KPU, Protes Soal Penggelembungan Suara

Eko Sudjarwo - detikNews
Pengurus PKB Lamongan Datangi KPU, Protes Soal Penggelembungan Suara Sejumlah pengurus PKB Lamongan mendatangi kantor KPU setempat/Foto: Eko Sudjarwo
Lamongan - Sejumlah pengurus PKB Lamongan mendatangi kantor KPU setempat. Mereka memprotes dugaan penggelembungan suara yang dianggap merugikan partai politik peserta Pemilu 2019.

Salah seorang pengurus PKB yang ikut mendatangi KPU Lamongan di Jalan Basuki Rahmat yakni Saifudin Zuhri. Menurutnya, kedatangan mereka untuk menuntut KPU selaku penyelenggara Pemilu agar mengembalikan suara seperti semula atau tanpa ada penggelembungan.

"Kami meminta KPU sebagai penyelenggara Pemilu untuk mengembalikan suara pemilih pada asalnya. Artinya kalau memang perolehannya itu sesuai, kita juga bisa menerima. Tapi kalau ada upaya nambah atau ngurangi, kita tidak bisa menerima," kata Saifuddin, Selasa (23/4/2019).

Saifudin menambahkan, upaya mereka mendatangi KPU bukan hanya demi PKB semata, tapi juga untuk partai politik lainnya. Pasalnya, pergeseran satu suara saja akan berpengaruh terhadap perolehan kursi.


"Kami berpikir demokrasi harus diselamatkan, dengan mengembalikan suara rakyat itu sesuai dengan pilihan masing-masing," tambah Saifudin.

Saifudin menjelaskan, dari penelusuran di Lamongan ada banyak temuan di lapangan yang menyebutkan banyak suara di TPS yang kemudian berubah dan menguntungkan salah satu parpol. Saifudin kemudian mencontohkan, ada yang sebenarnya perolehan suaranya 18 tetapi berubah menjadi 118.

"Itu hanya untuk 1 TPS saja. Kita bayangkan kalau seperti itu ada di 10 TPS kan sudah seribu. Itu umpamanya, meskipun tidak seperti itu semua, karena beda-beda, ada yang 10 ada yang 20," ungkap Saifudin.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan mengambil upaya hukum. Menurut Saifudin, hal tersebut sudah masuk ke ranah pidana.

"Kalau tidak ada perbaikan, upayanya nanti ke ranah hukum, juga ke DKPP. Karena caleg, penyelenggara atau siapapun yang merubah data perolehan maka dia akan kena tindakan pidana," lanjutnya.


Komisioner KPU Lamongan Nur Salam membenarkan kalau pihaknya telah menerima aduan dari PKB Lamongan terkait kesalahan pengisian formulir C1 dalam gelaran Pemilu 2019. Salam menegaskan, yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan tulis dari KPPS.

"Nggak ada penggelembungan, jadi itu adalah kesalahan tulis dari KPPS saat mengisi C1," kata Salam.

Salam juga menyampaikan, untuk kesalahan semacam itu sudah ada aturan yang mengatur. Yakni PKPU nomor 4 pasal 22 yang menyebutkan kalau kesalahan penulisan C1 akan bisa dibetulkan pada saat rekapitulasi di PPK dan ditulis di formulir DAA-1. Selain itu pihaknya juga sudah menjalankan rekomendasi dari Bawaslukab Lamongan untuk melakukan penghitungan ulang di sejumlah TPS yang dianggap ada kerancuan.

"Beberapa sudah diklarifikasi oleh PPK-nya dan memang sebagian besar masalahnya itu kesalahan penulisan, karena penulisan C1 itu kan sampai larut malam, bahkan menjelang subuh dan itu dalam kondisi lelah dan sebagainya," pungkas Salam.
(sun/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed