DetikNews
Selasa 23 April 2019, 20:45 WIB

Ini Alasan Bawaslu Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Surabaya

Amir Baihaqi - detikNews
Ini Alasan Bawaslu Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Surabaya Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo (Foto: Amir Baihaqi)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Surabaya - Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo menegaskan rekomendasi penghitungan suara ulang di 26 kecamatan merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menepis jika rekomendasi yang dikekuarkan merupakan tindaklanjut dari 5 partai dan 1 calon legislatif yang selama ini beredar.

"Alasan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penghitungan suara ulang di seluruh Kota Surabaya ini bukan dari hasil tindak lanjut 5 partai politik serta satu caleg," kata Hadi saat berbincang-bincang dengan detikcom di kantor Bawaslu Surabaya Jalan Arief Rahman Hakim, Senin (23/4/2019).

"Tapi merupakan hasil dari pengawasan pemilu yang kami tuangkan dalam formulir dalam bentuk A ketika saat proses pemungutan suara dan penghitungan suara," lanjut Hadi.


Menurut Hadi, keluarnya surat rekomendasi dari Bawaslu tidak berdiri sendiri. Namun sebelumnya pihaknya telah membuat kajian dan sudah diplenokan sehingga menjadi berita acara. Bahkan ia mengaku sebelumnya juga pihak internalnya juga sudah menginstruksikan buka C1 plano terkait hasil pengawasan yang memang ada tidak kesesuaian.

"Surat ini juga tidak berdiri sendiri. Sebelum kami keluarkan kami pun membuat satu kajian dan kami plenokan menjadi berita acara nomor 30. Dan sebelumnya pun di jajaran kami secara internal sudah pernah mengintruksikan buka C1 plano terkait dengan hasil pengawasan yang memang tidak adanya kesesuaian antara C1 berhologram dan C1 plano yang diterima PTPS (petugas TPS). Total dan jumlahnya tidak sesuai bahkan kosong," terang Hadi.

Untuk itu, tambah Hadi, pihaknya menilai penting untuk mengambil tindakan atau sikap kelembagaan sebagai upaya jejak administrasi. Karena dengan hal itu akan mencegah terjadinya pelanggaran atau juga kesalahan dalan hasil penghitungan pemilu.


"Di sinilah menjadi penting dan perlu secara sikap kelembagaan dalam upaya jejak administrasi yang kami sampaikan kepada KPU Kota Surabaya dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan juga kesalahan dalam hal menuliskan hasil pemilu," imbuhnya.

"Karena di dalam asas penyelenggaraan pemilu itu terkait dengan keterbukaan dan akuntabilitas hasil pemilu. Jadi hingga dirasa perlu kami sampaikan kami merekomendasi surat bernomor 436," tandas Hadi.
(iwd/iwd)
FOKUS BERITA: Mantap Memilih!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed