DetikNews
Rabu 20 Februari 2019, 19:28 WIB

Asyik, SPP Gratis di Jatim juga Berlaku untuk SMA/SMK Swasta

Hilda Meilisa - detikNews
Asyik, SPP Gratis di Jatim juga Berlaku untuk SMA/SMK Swasta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman/Foto: Hilda Meilisa
Surabaya - Kebijakan SPP gratis di Jawa Timur tidak hanya untuk SMA dan SMK Negeri. Kebijakan yang akan dimulai bulan Juli ini juga berlaku untuk sekolah swasta. Namun, ada regulasi yang berbeda.

Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan kebijakan ini sudah siap mulai Juli 2019. Namun, untuk sekolah swasta penggratisan ini berupa tunjangan sesuai dengan Surat Edaran (SE) gubernur untuk tiap daerahnya, bukan sepenuhnya gratis.

"Siap, nanti per Juli. SMA SMK Negeri dan Swasta. Tapi kalau swasta ndak full, kan swasta bayarnya mahal-mahal. Tapi kita standarnya dana kita sesuai dengan SE gubernur," kata Saiful saat dikonfirmasi detikcom di Surabaya, Rabu (20/2/2019).


Saiful mencontohkan misalnya di SMA swasta di Surabaya, SPPnya senilai Rp 200.000. Sementara SE Gubernur di Surabaya, indeksnya Rp 150.000. Maka, orang tua murid tinggal membayar sisanya Rp 50.000 saja.

"Saya kasih contoh misalnya Surabaya itu punya SE Gubernur. Jadi kalau misal swasta Surabaya, ada SMA swasta Surabaya bayarnya Rp200.000 sementara di Surabaya indeksnya Rp150.000 berarti orang tua tinggal menambah Rp50.000," papar Saiful

Sementara itu, Saiful menambahkan jika SE Gubernur di setiap wilayahnya berbeda-beda. Melihat dari kebutuhan wilayah tersebut.

Hingga kini, Saiful mengatakan pihaknya masih menggunakan SE lama dari Gubernur Soekarwo.


"Setiap wilayah beda-beda. Nanti tergantung beliaunya (Gubernur Khofifah Indar Parawansa), tergantung kebijakan beliaunya di periode berikutnya tahun 2020 bisa jadi SE baru. Karena ini sudah menjadi program kemarin gubernur yang lama ya," imbuhnya.

Ditanya untuk SPP SMA dan SMK Negeri, Saiful mengatakan memang sepenuhnya sudah ditanggung pemerintah. Namun, jika ada kebutuhan sekolah yang lain, Saiful mengatakan perlu didiskusikan terlebih dahulu.

"Gratis SPP nya. Tapi kalau ada komite peruntukan-peruntukan misalkan tambahan apa-apa, harus dibicarakan karena tidak sebesar yang dulu. Karena SPP sudah dicover semua," pungkasnya.
(hil/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed