DetikNews
Senin 18 Februari 2019, 17:45 WIB

DPR RI Soroti 7.000 Kasus Belum Rampung di Polda Jatim

Hilda Meilisa - detikNews
DPR RI Soroti 7.000 Kasus Belum Rampung di Polda Jatim Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - Komisi III DPR RI soroti 7.000 kasus pidana yang belum rampung di Polda Jatim. Kasus tersebut tercatat ada di Jawa Timur.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa memaparkan dari 7.000 kasus pidana yang belum selesai, ada di kepolisian, kejaksaan dan peradilan.

"Ini nanti semua masuk lapas atau tidak? Kalau masuk setidaknya ada 7.000 orang masuk lapas dengan kondisi saat ini yang over kapasitas," kata Desmond di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin (18/2/2019).

Desmond juga menyoroti beberapa lapas di Jatim yang over kapasitas. Jika 7.000 orang masuk penjara, tentunya harus disiapkan anggarannya. Hal ini untuk biaya makan minum para tahanan hingga biaya pemeliharaan rutan.

Selain itu, Desmond memaparkan pihaknya memberi rekomendasi seperti dilakukan rehabilitasi. Dia juga meminta polisi dan kejaksaan lebih cermat dalam memutuskan masalah ini. Desmond menilai over kapasitas di tahanan bukan lagi masalah biasa.

Dia mencontohkan di tahun 2017, Kemenkumham meminta kebijakan komisi III bidang anggaran. Terkait utang yang harus dibayar kementerian senilai Rp 4,3 triliun.

"Tentunya ini sudah ada berapa banyak hutang-hutang Kemenkumham di bidang urusan makan minum lapas ini," imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengaku memperoleh banyak masukan dari kunjungan Komisi III DPR RI ini. Dia menilai Komisi III telah memberikan perhatian penuh kepada Polri terutama terkait masalah anggaran.

"Komisi III betul-betul perhatian bagaimana dinamika perkembangan saat ini contohnya masalah dunia digital. Komisi III memberikan dukungan anggaran yang sangat dibutuhkan," pungkasnya.
(hil/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed