DetikNews
Jumat 16 November 2018, 08:24 WIB

Kejari Ponorogo Tahan Tersangka Korupsi Benih Kedelai Rp 1,3 M

Charolin Pebrianti - detikNews
Kejari Ponorogo Tahan Tersangka Korupsi Benih Kedelai Rp 1,3 M Kepala Kejari Ponorogo Hilman Azazi/Foto: Charolin Pebrianti
Ponorogo - Kejari Ponorogo menahan WK, tersangka kasus korupsi penyedia benih kedelai untuk 72 kelompok tani di Ponorogo. Diduga nilai korupsi WK sebesar Rp 1,3 M.

"Ada dana bantuan dari Kementerian Pertanian lewat Dinas Pertanian Provinsi Jatim ditujukan untuk 72 kelompok tani (poktan). Masing-masing poktan dapat dana untuk membeli benih kedelai, pupuk dan sarana produksi (saprodi). WK meyakinkan petani jika dirinya orang Kementerian, bahkan rela mengongkosi petani saat sosialisasi agar mereka percaya. Tersangka pun dipilih sebagai pihak vendor oleh Kementerian. Lewat Dinas Pertanian Jatim ia dikucuri dana sebesar Rp 3,9 M," kata Kepala Kejari Ponorogo Hilman Azazi di kantornya Jalan MT Haryono, Jumat (16/11/2018).

Namun oleh WK, benih hanya dikirim 58 ton dari total 160 ton. Selain itu, WK juga telah mengirim saprodi seperti pupuk dan pestisida. Hanya saja benih kedelainya juga belum dikirim.

"Padahal ini program pemerintah untuk perluasan tanaman kedelai, meski dikirim obatnya tapi kalau tanamannya nggak ada kan percuma," tandas dia.

Kini, WK ditahan kejari karena dianggap kurang kooperatif pun juga sudah mengantongi 2 alat bukti sebagai pemberat. Pertama, banyaknya kejanggalan yang ditemukan seperti kuitansi bukti pembayaran yang tidak bisa dia serahkan. Kedua, saat pemanggilan WK, yang bersangkutan sudah 3 kali mangkir.

"Peristiwa ini sudah ada tindak pidananya karena menyalahi kesepakatan, kami tahan untuk mempermudah proses penyidikan. Karena WK ini kurang kooperatif," terang dia.

Sebab, WK diketahui menerima aliran dana sebesar Rp 3 M secara bertahap dari Kementerian Pertanian. Mulai Januari-Maret 2018. Dari uang tersebut seharusnya WK bertugas sebagai penyedia kebutuhan petani, mulai dari benih, pupuk dan saprodi lainnya.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada kiriman barang yang disebutkan dari kesepakatan.

"Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan pencairannya tahun 2018. Kita tidak tahu bagaimana dana tersebut bisa mengalir ke rekening pribadi tersangka," jelasnya.

Hasilnya, WK selama 20 hari ke depan ditahan dengan sangkaan pasal 2 dan pasal 3 UU No 31 tentang pidana korupsi.

"Nanti pengembangan lebih lanjut, saya beritahu lagi," tegasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed