DetikNews
Jumat 12 Oktober 2018, 13:17 WIB

Tak Sesuai Kondisi Lapangan, Pemkab Trenggalek akan Ubah Perda RTRW

Adhar Muttaqin - detikNews
Tak Sesuai Kondisi Lapangan, Pemkab Trenggalek akan Ubah Perda RTRW Emi Dardak memaparkan rencana revisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Foto: Adhar Muttaqin)
Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek berencana mengubah Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan revisi tersebut dinilai sangat penting karena dari hasil kajian para ahli, terdapat 21 persen kawasan Trenggalek yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membutuhkan penyesuaian.

"Karena tidak sesuai dengan kondisi realita di lapangan, ada salah satu kantor pemerintah yang ditulis kawasan hutan. Bahkan ada juga warga yang kemarin itu sampai ke masalah hukum, padahal di tanahnya sendiri, tapi batasnya ternyata dianggap kawasan hutan," kata Emil usai mengikuti sosialisasi perubahan RTRW di Gedung Bhawarasa, Jumat (12/10/2018).


Contoh lain, pemerintah sempat kesulitan saat akan membangun ruang rawat inap di RSUD dr Soedomo Trenggalek, karena di lahan yang akan digunakan disebut tidak boleh didirikan bangunan. Lahan ini kebetulan berada di belakang rumah sakit.

"Ternyata lahannya harus dipakai untuk sawah, padahal itu penting untuk menyelamatkan nyawa orang. Inilah yang kemudian dilakukan kajian oleh konsultan dan pakar yang kemudian dilakukan revisi RTRW," ujarnya.

Emil menambahkan, selain persolan itu, perubahan RTRW juga dibutuhkan untuk sinkronisasi terhadap rencana program penataan kawasan pesisir selatan Trenggalek menjad pusat ekonomi di pesisir Jawa Timur.

"Dari pusat kegiatan lokal menjadi pusat kegiatan wilayah," imbuhnya.


Lebih lanjut suami Arumi Bachsin ini menjelaskan, dengan penyesuaian itu, diharapkan keberadaan sejumlah infrastruktur berupa pelabuhan, jalan nasional maupun fasilitas lainnya telah sesuai dengan tata guna lahan.

"Di sisi lain juga banyak yang membutuhkan penyesuaian, seperti kita tahu bahwa banyak sekali daerah rawan longsor, ada kawasan-kawasan yang seharusnya tegakannya itu dijaga, tapi kenyataannya malah dikonversi menjadi lahan pertanian. Ini tentu menambah risiko longsor dan tanah gerak," tandas Emil.

Dalam proses sosialisasi tersebut, salah satu warga juga sempat mempertanyakan keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan sejumlah titik di wilayah Selamatan menjadi kawasan tambang.

"Walaupun di tata ruang itu wilayah tambang tidak otomatis itu boleh dijadikan tambang, karena banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum itu boleh dijadikan sebagai lokasi tambang," ujarnya.


Sedangkan apabila dihilangkan, potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya mineral justru akan hilang total. Namun pihaknya berkomitmen pemerintah (provinsi) tidak akan serta-merta memberikan izin kepada setiap penambang yang masuk.

"Nah kita kan belum tahu sekarang mudarat dan manfaatnya apa? Makanya tidak kita hilangkan, tetapi ada komitmen dari pemerintah daerah di berita acara bahwa ini tidak bisa diartikan bahwa siapa saja yang minta izin tambang akan dikasih. Tidak boleh seperti itu," kata cawagub Jatim terpilih ini.

Sementara itu, untuk 33 persen lahan datar, pemerintah daerah akan menetapkannya sebagai kawasan campuran, antara permukiman, industri kecil atau sedang. Meskipun wilayah campuran, akan ada penggunaan lahan yang lebih rinci melalui rencana detail kawasan.

"Dari 33 persen itu, 12 ribuan hektare untuk pertanian, sedangkan yang 20 ribuan hektare untuk kawasan yang boleh dibangun," pungkasnya.


Saksikan juga video 'Mural Berpesan Moral Ubah Wajah Trenggalek':

[Gambas:Video 20detik]


(lll/lll)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed