DetikNews
Senin 24 September 2018, 18:05 WIB

Digaji Rp 300 Ribu/Bulan, Pegawai Honorer di Mojokerto Demo

Enggran Eko Budianto - detikNews
Digaji Rp 300 Ribu/Bulan, Pegawai Honorer di Mojokerto Demo Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Ratusan pegawai honorer berujuk rasa di depan kantor DPRD Mojokerto. Mereka menuntut agar pemerintah membatalkan rekrutmen PNS tahun 2018 karena tak mengakomodir pegawai honorer kategori 2 (K2).

Ratusan pegawai honorer K2 ini menggelar long march dari alun-alun kota ke kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani. Berseragam dinas, massa berorasi sembari membentangkan poster berisi tuntutan.

"Kami meminta DPRD dan Pemkab Mojokerto untuk mengirim surat ke presiden agar segera mengesahkan revisi UU ASN yang berpihak pada honorer K2," kata koordinator unjuk rasa pegawai honorer K2 Sugianto kepada wartawan di lokasi, Senin (24/9/2018).

Selain itu, lanjut Sugianto, para pegawai honorer K2 menuntur agar Pemkab Mojokerto menaikkan anggaran untuk insentif honorer. Menurut dia, selama ini 950 honorer K2 hanya mendapatkan insentif Rp 100 ribu/bulan. Itu pun hanya sebagian yang mendapatkan insentif tersebut.


"Honor kami juga hanya Rp 200-300 ribu/bulan. Padahal pengabdian kami sudah 15-25 tahun," ungkapnya.

Sugianto menambahkan, massa juga menuntut agar Bupati Mojokerto segera menerbitkan SK sebagai payung hukum bagi honorer K2 yang ingin mengikuti sertifikasi. Menurut dia, sertifikasi juga menunjang kesejahteraan para pegawai honorer K2.

"Kami akan mogok, kalau perlu kami akan demo lebih besar. Karena selama ini kami diabaikan oleh pemerintah," tegasnya.

Sebelum membubarkan diri, perwakilan massa diterima untuk audiensi di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto. Kantor dewan ini memang berada di kompeleks yang sama dengan kantor Bupati Mojokerto.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto Khusairin menjelaskan, pihaknya bersama Pemkab akan menyurati pemerintah pusat agar pegawai honorer K2 bisa mengikuti rekrutmen PNS tanpa ada batasan usia 35 tahun.


"Semua tuntutan mereka akan dipenuhi oleh Pemda. Agar segera diterbitkan PP juklak dan juknis penerimaan pegawai pemerimtah dengan sistem kerja (P3K). Sehingga pemda bisa merespons persoalan yang terjadi, khususnya guru honorer K2," terangnya.

Sementara terkait penambahan anggaran untuk insentif honorer K2, Khusairin menjanjikan akan mendorong penerbitan SK Bupati Mojokerto.

"Untuk insentif dibutuhkan kajian setelah pedoman dasar untuk Perbup yang meberbitkan SK Bupati, akan segara ada insentif yang layak bagi K2. Insya Allah dalam waktu 1-2 minggu akan clear," tandasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed