.webp)
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Winarko Arief Tjahjono menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan seleksi CPNS ini sekitar Rp 1,5 miliar. Namun dalam APBD 2018 baru disediakan Rp 550 juta.
"Posisi anggaran (rekruitmen CPNS) saat ini kurang," terang dia kepada detikcom saat ditemui di kantornya Jalan Alun-Alun Utara Ponorogo, Rabu (19/9/2018).
Win sapaannya mengaku nantinya untuk memenuhi kekurangan APBD tersebut, dirinya melalui mekanisme pemenuhan dengan mengusulkan lewat APBD perubahan atau disusulkan pada pembahasan APBD 2019.
"Semoga saja tahun ini, bisa masuk kedalam pembahasan APBD perubahan," jelasnya.
Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah mengajukan penambahan dana sekitar Rp 1 miliar kepada anggota dewan melalui rapat panitia khusus (pansus). Sebelum APBD-P 2018 digedok pada 26 September 2018 mendatang.
"Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk sewa gedung, sewa komputer dan lain-lain," tutur dia.
Selain itu, juga dipakai untuk membiayai ongkos atau honor para petugas pengamanan. Sebab, pemerintah pusat menginstruksikan bahwa pelaksanaan test CPNS bagi Pemkab Ponorogo rencananya bakal dilakukan di Wisma Haji Kota Madiun.
"Pun juga dibutuhkan tim kesehatan dan petugas pengamanan yang banyak juga karena pelaksanaan test dipastikan dilaksanakan lebih dari satu hari," papar dia.
Sementara Sekda Pemkab Ponorogo Agus Pramono menambahkan pihaknya menggunakan sistem online untuk administrasi internal. Langkah serupa diterapkan dalam urusan lain. Mulai dari penganggaran (e-budgeting) hingga lelang proyek (e-planning). Semua itu tergabung dalam e-government.
"Kami sedang bahas ulang APBD-P, semoga saja tahun ini bisa cepat turun dananya," tukasnya.
Ditanya terkait pembagian formasi, BKPPD memastikan ada 356 jatah formasi yang dibutuhkan untuk 3 posisi di Ponorogo. Mulai dari tenaga pendidik, dokter dan tenaga teknis.
Tonton juga 'Tolak Tes CPNS Umum, Tenaga Honorer K2 Gelar Aksi Cap Jari Darah':
(fat/fat)
