DetikNews
Jumat 25 Mei 2018, 20:42 WIB

20 Kabupaten/Kota di Jatim Raih Opini WTP dari BPK

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
20 Kabupaten/Kota di Jatim Raih Opini WTP dari BPK Foto: Hilda Meilisa Rinanda
Surabaya - BPK Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 ke 20 kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur.

Dalam penyerahan ini, 19 daerah memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sisanya 1 daerah naik peringkatnya ke WTP.

"Tadi saya telah menyerahkan opini WTP kepada 20 pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim. Dari sini 19 yang sudah, ada yang pertama kali mendapat yaitu Jember ya," ujar Anggota V BPK RI Isma Yatun di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Jumat (25/5/2018).

Sementara, 20 daerah tersebut yakni Kabupaten Banyuwangi Kabupaten yang menerima LHP tersebut yakni Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Magetan, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Sidoarjo, Situbondo, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri dan Kota Surabaya.

Isma mengungkapkan masih ada beberapa kekurangan dalam pengumpulan laporan. Kekurangan itu berupa pengelolaan aset hingga dari transfer PBB P2 hasil pelimpahan dari Kementerian Keuangan yang belum divalidasi.

"Saya sudah menerima Opini WTP yang masih ada kekurangan yaitu, pengelolaan aset tetapnya yang masih perlu diperbaiki. Terus yang dari kepatuhan adalah transer PBB P2 yang masih perlu divalidasi lagi, ini adalah dua contoh yang menjadi temuan BPK," tambahnya.

Saat ditanya, kabupaten atau kota yang kesulitan membuat laporan pihaknya secara terbuka akan memberikan informasi apapun yang dibutuhkan secara lengkap. Sebab, setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda.

"Rata-rata dari setiap yang kami periksa mengalami hal yang sama, garis besarnya setiap kabupaten kota pasti mengalami permasalahan yang berbeda-beda, kalau misalnya ingin lebih dalam mengetahui, kami memiliki pusat informasi dan komunikasi monggo silakan datang dan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail," ungkapnya.

Dia pun memberikan apresiasi cukup tinggi ke 20 kabupaten/kota yang mengumpulkan laporan tepat waktu. Meski masih ada empat kabupaten di Jatim yang terlambat mengumpulkan.

"Saya sangat mengapresiasi karena tiap daerah menyerahkan laporannya ini tepat waktu," ujarnya.

Sebab, jelas Ismi, ada empat daerah yang terlambat dalam mengumpulkan LHP. Empat daerah tersebut yakni Trenggalek, Bangkalan, Lumajang, Probolinggo.

"Empat daerah yang terlambat itu mereka menyerahkannya ke kami terlambat, sesuai dengan UU pengumpulannya paling lambat per 31 Maret, mereka mengumpulkan setelah 31 maret. Jadi penyerahan laporannya setelah ini," tambahnya.

Sementara itu, Ismi menyarankan seluruh daerah di Jatim untuk tak menjadikan laporan ini sebatas data yang dikumpulkan ke BPK. Namun lebih dari itu, laporan ini bisa menilik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

"Saya berharap ini bukan sebagai tujuan utama, tapi tujuan utamanya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. WTP yang sebenarnya dasar pengelolaan yang baik, transparan, serta akuntabel itu pasti mudah diraih. Tapi untuk masyarakatnya yang sejahtera dan makmur, saya pikir bagaimana daerahnya. Opini WTP ini harus menjadi acuan untuk lebih baik lagi ke depannya," harapnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed