DetikNews
Rabu 14 Maret 2018, 12:44 WIB

Atribut NU Dipakai Kepentingan Politik, PWNU Jatim Tegur Muslimat

Hilda Meilisa Rinanda - detikNews
Atribut NU Dipakai Kepentingan Politik, PWNU Jatim Tegur Muslimat Pertemuan PENU Jatim dengan Pengurus Muslimat/Foto: Istimewa
Surabaya - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur melarang penggunaan atribut NU untuk kepentingan politik. Seluruh komponen NU diharapkan bersikap netral, termasuk pada ajang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Hal ini disampaikan Ketua PWNU Jatim KH M Hasan Mutawakkil Alallah jika sejak NU berdiri, aturannya memang tidak boleh menggunakan atribut NU dan seluruh organisasi di dalamnya untuk kepentingan politik.

"Iya, tidak boleh memang aturannya seperti itu," ujar Kiai Mutawakkil saat dihubungi detikcom di Surabaya, Rabu (14/3/2018).

Untuk menyikapi kebijakan itu, Selasa (13/3) kemarin, diadakan rapat di Kantor PWNU Jatim Jalan Masjid Agung Timur, Surabaya sebagai klarifikasi disiplin PW Muslimat NU yang dihadiri sejumlah kiai di jajaran Syuriah dan Tanfidziyah PWNU Jatim.

Rapat ini digelar karena tindakan Muslimat NU yang menggunakan organisasi untuk mendukung salah satu pasangan pada Pilgub Jatim 2018. Hal ini dilihat dari ditemukannya lambang Muslimat pada beberapa spanduk yang digunakan saat kampanye, juga spanduk salah satu paslon yang terdapat di gedung Muslimat, Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Surabaya.

Pada rapat yang dipimpin KH Syafrudin Syarif, Kiai Mutawakkil meminta Muslimat NU untuk segera menghentikan hal ini. Ini penting agar marwah organisasi NU tetap terjaga dan netral dalam mengawal Pilgub.

"Maka PWNU Jatim meminta untuk segera dihentikan dan ditertibkan agar marwah organisasi tetap terjaga," kata KH Mutawakkil.

Dalam rapat, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim KH Agoes Ali Masyhuri menambahkan jika NU sangat melarang penggunaan simbol dan atribut untuk berkampanye. "Dari awal, NU melarang menggunakan simbol dan atribut untuk politik," kata Gus Ali, sapaan akrabnya

Sementara itu, Ketua PW Muslimat NU Jatim Hj Masrurah mengaku khilaf. Terkait kejadian keluarnya surat tugas kepada PC Muslimat NU Kabupaten Malang untuk mendukung salah satu pasangan calon.

"Kami berjanji akan mematuhi semua arahan dan perintah PWNU Jatim dan siap menerima sanksi organisasi," kata Hj. Masrurah.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed