DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 19:50 WIB

Pemkot Surabaya Sosialisasi Penetapan Batas Aset di Medokan Semampir

Zaenal Effendi - detikNews
Pemkot Surabaya Sosialisasi Penetapan Batas Aset di Medokan Semampir Foto: Zaenal Effendi
Surabaya - Pasca hearing diwarnai adu mulut dan saling tuding antara Ketua DPRD Armuji dengan Kasatpol PP Irvan Widyanto, Pemkot Surabaya tegaskan tidak ada rencana penertiban pemukiman. Untuk saat ini fokus mereka adalah mensosialisasikan rencana penandaan batas terhadap aset di kawasan Medokan Semampir.

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Eka Rahayu menegaskan aset Pemkot dengan nomor 20 luas 5.455 m2 serta nomor 21 luas 3.980 m2 di Medokan Semampir saat ini dalam tahap penetapan batas wilayah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Kota Surabaya.

"Kita ingin amankan aset, tidak semua ditertibkan, tahapan sosialisasi memberitahukan akan memastikan titik yang masuk hak pakai 20 dan 21," kata Maria saat jumpa pers di Kantor Bagian Humas Pemkot Surabaya, Rabu (21/2/2018) sore.

Yayuk, sapaan akrab Kepala DPBT itu, menjelaskan lahan yang masuk dalam rencana pengmbangan TPU Keputih sudah tersertifikat dan tercatat sebagai aset Pemkot yang dikeluarkan BPN pada tahun 2004.

"Tahun 2013, kami meminta ke BPN kembali melakukan pengukuran untuk mengetahui batas-batas aset nomor 20 dan 21. Pada 2017 kami minta kembali BPN menetapkan batas-batas dengan memasang tugu pembatas, tetapi di lapangan terkendala karena beberapa batasan berada di dalam pemukiman warga," ungkap Yayuk.

Oleh karena itu, pihaknya bersama dinas terkait seperti Satpol PP dan Kecamatan Semampir melakukan sosialisasi pada warga yang menempati aset lahan pemkot. "Yang kita sosialisasi adalah nyuwun sewu untuk melakukan pengukuran, bukan sosialisasi rencana penertiban. Sekali lagi sosialisasi permisi pada warga agar BPN bisa melakukan penentuan dan memasang tugu batas," tegasnya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto menambahkan pihaknya sudah melakukan sosialisasi permisi pada warga atas rencana penetapan batas ada warga.

"Sudah dua kali kita lakukan sosialisasi di kantor kelurahan. Yang pertama kami undang warga tapi warga minta dihadirkan BPN. Akhirnya pertemuan atau sosialisasi kedua kami hadirkan," tambah Irvan.

Sedangkan Camat Semampir, Siti Hindun Robba mengatakan pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap warga Medokan Semampir yang menghuni di atas aset lahan Pemkot.

"Sudah kita lakukan pendataan ada 69 bangunan di antaranya ada mushola, Balai RT, lainnya rumah tinggal serta ada 65 kepala keluarga," ujar Hindun, sapaan akrab Camat Semampir.
(ze/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed