DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 19:05 WIB

Empat Kepala Dinas Provinsi Jatim Jabat Pjs Bupati dan Wali Kota

Rois Jajeli - detikNews
Empat Kepala Dinas Provinsi Jatim Jabat Pjs Bupati dan Wali Kota Foto: Rois Jajeli
Surabaya - Empat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilantik sebagai bupati dan wali kota. Pengukuhan keempat Penjabat sementara (Pjs) itu dilakukan, karena empat kepala daerah sedang menjalani cuti untuk untuk mengikuti kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018.

Keempat kepala daerah yang mengajukan cuti dan empat kepala dinas yang dikukuhkan sebagai Pjs yakni, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo digantikan Pjs Jarianto. Jarianto adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisita Provinsi Jatim. Penunjukkan Pjs Bupati Tulungagung berdasarkan surat keputusan Mendagri No 131.35-260 tahun 2018.

Bupati Jombang Nyono Suharli digantikan oleh Setiadjit-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim. Penunjukkan Setiadjit ini berdasarkan keputusan Mendagri nomor 131.35-245 tahun 2018.

Wali Kota Malang Mochammad Anton digantikan oleh Wahid Wayudi. Penunjukkan Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim sebagai Pjs Wali Kota Malang berdasarkan keputusan Mendagri nomor 131.35-271 tahun 2018.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar digantikan Djumadi-Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jatim. Penunjukkan Pjs Wali Kota Kediri ini berdasarkan surat keputusan Mendagri nomor 131.35-261 tahun 2018.

Keempat Pjs kepala daerah yang baru dikukuhkan itu, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Diantaranya, melakukan silaturahmi dan berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat.

"Kita inginkan suasana aman dan nyaman. Untuk itu, komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga suasana aman dan nyaman," kata Gubernur Jatim Soekarwo saat memberikan sambutan di acara pengkuhan 4 Pjs di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (14/2/2018).

Para Pjs ini juga diminta untuk tidak meninggalkan pekerjaan rutinnya di pemerintah daerah seperti, membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah di daerahnya masing-masing.

"Yang paling penting adalah netralitas, karena Pjs harus bisa berdiri di atas kepentingan semua pasangan calon dan menjaga agar jangan sampai birokrasi terlibat dalam politik praktis," jelasnya.
(roi/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed