56 Kepala Sekolah SD di Kota Madiun Dipanggil Polisi, Ada Apa?

Sugeng Harianto - detikNews
Selasa, 23 Jan 2018 16:57 WIB
56 Kepala Sekolah dipanggil polisi terkait anggaran e-rapor yang belum dibayar (Foto: Sugeng Harianto)
Kota Madiun - 56 kepala sekolah (kepsek) SD di Kota Madiun dipanggil polisi. Mereka diperiksa terkait dugaan adanya penyimpangan pengadaan software e-rapor.

"Kami panggil dan periksa seluruh kepsek SD berjumlah 56 terkait adanya aduan dari rekanan soal pengadaan software e-rapor yang belum terbayar," jelas Kasat Reskrim Polresta Madiun AKP Logos Bintoro kepada wartawan di kantornya, Selasa (23/1/2018).

Pemanggilan kepsek, kata Logos, dilakukan secara bertahap. Saat ini sudah ada 6 kepsek yang memenuhi panggilan. Semua kepsek yang berjumlah 56 orang diduga melakukan penyimpangan soal pengadaan software e-rapor yang belum terbayar. Pengadaan anggaran software e-rapor berasal dari Dana Perubahan Anggaran Keuangan PAK APBD 2017 yang disalurkan langsung lewat sekolah masing-masing.

Dikatakan Logos, dari keterangan pelapor, sebanyak 56 SD negeri di Kota Madiun telah mengajukan permohonan pemesanan pengadaan software e-rapor. Dari 56 kepsek SD tersebut, baru 1 kepala sekolah yang telah membayar.

"Masing-masing sekolah mendapat anggaran Rp 35 juta. Dari total 56 sekolah yang mendapat angaran, baru 1 sekolah yang membayar sehingga ada 55 sekolah belum membayar. Padahal pihak rekanan sudah selesai memasang software tersebut sejak Desember 2017 lalu," ungkap Logos.

Logos menambahkan, selain kepsek, rencananya Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun juga akan diperiksa. Ditanya alasan kenapa sekolah tidak mau membayar, Logos mengaku masih melakukan penyelidikan. Pihaknya saat ini masih melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Heri Ilyus enggan berkomentar banyak. Ia menyerahkan masalah itu kepada pihak kepolisian.

"Ya, kami minta kepada semua kepala sekolah yang dipanggil, menjawab apa adanya. Kalau nggak ditanya nggak usah jawab, perintah saya itu saja. Saya tidak ingin membuat suasana gaduh di musim pilkada. Biar kepolisian yang menangani anak buah saya seperti apa," kata Heri Elyus saat dihubungi.

Heri menuturkan, seharusnya sekolah membelanjakan barang melalui e-katalog, atau beli secara angsung. Ia sudah menyampaikan hal itu kepada seluruh kepala sekolah.

"Mereka mestinya mengikuti pembelanjaan barang sesuai aturan. Misalnya, e-katalog atau beli langsung, tetap ikuti aturan. Ya itu saja," pungkasnya. (iwd/iwd)