DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 18:33 WIB

Saksi Ahli Hukum Pidana Dihadirkan di Persidangan Bos Pasar Turi

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Saksi Ahli Hukum Pidana Dihadirkan di Persidangan Bos Pasar Turi Djisman Samosir saat menjadi saksi ahli (Foto: istimewa)
Surabaya - Persidangan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Henry J Gunawan berlanjut. Kali ini pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli yang meringankan dirinya. Saksi ahli itu adalah Djisman Samosir yang merupakan ahli hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

"Pelaku menguasai barang yang bukan haknya, dilakukan dengan sengaja dan mengetahui kehendaknya," ujar Djisman saat mejelaskan arti penggelapan di ruang sidang Candra Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (3/1/2018).

Selain itu, kata Djisman, penyalahgunaan dari barang yang dipinjam atau disewa merupakan definisi lain dari penggelapan. Ada unsur yang harus dipenuhi dari penggelapan, yakni ada tindakan salah yang dilakukan dengan sengaja dan ada penguasaan atas barang.

Sementara untuk penipuan, Djisman menjelaskan bahwa itu dilakukan dengan menggunakan nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat yang merugikan orang lain. Penipuan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan penggunaan kata-kata bohong yang membuat orang lain menyerahkan barang miliknya.

Jika ada unsur yang terpenuhi dalam penjelasan penggelapan dan penipuan tersebut, kata Djisman, maka unsur pidana akan terpenuhi. "Misalnya, bukan Komisaris tapi ngaku komisaris lalu berbohong meski hanya satu kali dan dilakukan atas dasar kedudukan, martabat, dan sifat palsu, untuk membuat orang lain tergerak maka itu sudah masuk unsur pidana," kata Djisman yang menjawab pertanyaan Jaksa Ali Prakoso.

Dalam sidang itu, Djisman juga menjawab pertanyaan ketua tim kuasa hukum terdakwa, M Sidik Latuconsina. Sidik bertanya tentang bagaimana dengan sidang pidana jika sidang perdata masih berjalan.

Djisman menjawab bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 1956, perkara pidana seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu hingga perkara perdata berkekuatan hukum tetap (inkracht)

"Itu bunyi Perma nomor 1 tahun 1956. Kalau putusan perdata menyatakan tentang kepemilikan sebenarnya, namun terlanjur ada yang dihukum terus bagaimana," kata Djisman.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan Henry J Gunawan ini bermula saat notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.

Atas perbuatannya, notaris Caroline akhirnya melaporkan Henry ke Polrestabes Surabaya. Setelah melakukan sejumlah penyelidikan, penyidik kemudian penyidik akhirnya menetapkan Henry J Gunawan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
(iwd/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed