DetikNews
Senin 13 November 2017, 15:34 WIB

Pangdam V/Brawijaya Minta Prajurit TNI Tidak Terlibat dalam Pilkada

Rois Jajeli - detikNews
Pangdam V/Brawijaya Minta Prajurit TNI Tidak Terlibat dalam Pilkada Foto: Ardian Fanani
Surabaya - Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko menegaskan prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis. Termasuk mendukung pasangan calon kepala daerah.

Hal itu disampaikan Pangdam V/Brawijaya saat memberikan sambutan di acara Rapat tentang Peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah Provinsi Jawa Timur dengan tema 'Mewujudkan Jawa Timur yang Aman dan Tentram Menjelang Pilkada serentak Tahun 2018' di Grand City Surabaya, Senin (13/11/2017).

"Netralitas bagi kami harga mati. Tidak ada pilihan. Tentara harus netral," kata Pangdam V/Brawijaya Kustanto Widiatmoko.

Kustanto yang besok jabatannya sebagai Pangdam VBrawijaya digantikan Mayjen TNI Arif Rahman menerangkan, peran TNI dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018 di Jawa Timur yang utama, adalah netralitas.

"Yang penting adalah menegakkan netralitas. Dulu zaman orde baru, tentara masuk ke ruang politik praktis dan menjadi bagiannya. Reformasi, mengembalikan kembali ke keadaan sebelumnya," ujarnya.

"Saya tegaskan, seluruh jajaran TNI harus netral. Netralitas adalah segala-galanya. Tentara harus netral dan tidak boleh berpihak," jelasnya.

Pangdam juga mengingatkan kepada prajuritnya, untuk selalu membawa buku saku tentang netralitas TNI. JIka ada prajurit yang tidak paham tentang netralitas, maka harus membaca buku saku yang sudah dibagikan ke seluruh prajurit jajaran Kodam V/Brawijaya.

"Kalau netral, saya yakin pilkada dapat diselesaikan dengan aman," tegasnya.

Ia menambahkan, prajurit Kodam V/Brawijaya juga siap ditempatkan dimana saja untuk membantu kepolisian mengamankan pilkada serentak.

"Kami siap membantu Polri dalam menjaga kamtibmas. Tidak secara langsung pun, kami siap membantunya," jelasnya.

Pangdam juga meminta untuk mewaspadai berita yang tersebar di sosial media. Katanya, kabar hoax atau tidak hoax di media sosial saat ini sungguh luar biasa dampaknya.

"Di era sosial media ini, sangat cepat penyebaran informasinya. Apakah ini hoax atau tidak. Karena itu, kita turut bersama-sama menyadarkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi," terangnya.

Katanya, penyebaran di sosial media kadang lebih cepat dari upaya yang diantisipasinya.

"Karena itu, masyarakat harus disadarkan. Ketika ada isu yang berkembang aneh, segera lapor ke babinsa, ke bhabinkamtibmas, untuk diverifikasi dan dijelaskan secara utuh. Pak camat, pak danramil, kapolsek, harus bisa menjadi motor penggerak solusi semacam itu," tandasnya.

Ia berharap, pilkada bupati, wali kota dan gubernur di Jawa Timur berjalan aman, jujur dan adil. Serta bermartabat menghasilkan pemimpin yang tepat dan terhormat.

"Dan masyarakatnnya tidak terkotak-kotak, tidak terpecah belah seperti di kota-kota lain. Kalau itu terjadi (perpecahan di Jawa Timur), saya tidak bisa membayangkan, bagaimana sulitnya menyatukan kembali," tandasnya.
(roi/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed