.webp)
Petani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Petani Anti Korupsi (Kompak) ini menuntut agar mafia tanah dan perusak hutan tidak bermain hukum.
"Masyarakat disuruh menjaga hutan, tapi sebaliknya oknum perhutani membabat hutan, menjual kayunya secara ilegal dibiarkan. Berapa uang negara yang hilang, tak pernah ada yang menindak dan menghitungnya," teriak Koordinator Aksi, Trianto di depan massa, Selasa (10/10/2017).
Dia menjelaskan ada ketimpangan Ketetapan MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dengan realisasi di lapangan. Massa juga meneriakkan: "Oknum makmur negara hancur!". Selain itu massa juga membawa spanduk dan poster berisi: "Tanah Itu Milik Rakyat, Tangkap, Adili dan Seret Mafia Perusak Hutan".
 Demo petani di depan kantor Perhutani/ Foto: Erliana Riady |
"Belut ini simbol betapa licinnya para mafia tanah dan perusak hutan. Seakan mereka lihai bermain dengan hukum," teriak Trianto.
Usai menggelar orasi di depan kantor Perum Perhutani Kabupaten Blitar, massa meneruskan aksi di depan kantor Kejari Blitar, yang jaraknya 200 meter. Kali ini mereka menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi yang mandeg penanganannya.
"KPK tolong turun ke Blitar Raya. Pantau langsung penanganan korupsi yang macet. Di sini sarat konspirasi hukum, segera datang ke sini KPK!," teriak Trianto.
Kalimat ini diamini massa dengan teriakan: "Setujuuu!".
Aksi massa ini sempat membuat macet sepanjang Jalan Sudanco Supriyadi. Tampak 1 SSK petugas dari Polres Kota Blitar mengamankan jalannya aksi. Sebagian mereka juga mulai mengatur lalu lintas agar kembali lancar. (fat/fat)
