DetikNews
Selasa 17 Januari 2017, 21:28 WIB

Kejaksaan Trenggalek Sidik Dugaan Korupsi Dispendukcapil

Adhar Muttaqin - detikNews
Kejaksaan Trenggalek Sidik Dugaan Korupsi Dispendukcapil Foto: Adhar Muttaqin
Trenggalek - Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek mulai melakukan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan koneksi internet pada dinas kependudukan dan catatan sipil (Dispendukcapil) tahun 2013 senilai Rp 198 juta.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejadi Trenggalek, Mohammad Adri Kahamudin, Selasa (17/1/2017) mengatakan, peningkatan status penyidikan itu dilakukan, setelah pihaknya melakukan serangkaian penyelidikan.

"Proyek itu bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Trenggalek pada kegiatan pemeliharaan dan pengolahan database dispendukcapil dan dikerjakan oleh CV Agung Setya Abadi," katanya.

Menurutnya, sesuai dengan hasil penyelidikan kejaksaan, pihaknya menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 198 juta, karena saat dilakukan pemeriksaan, perangkat jaringan tersebut tidak dapat difungsikan. Namun untuk penghitungan kerugian negara yang lebih detail dan pasti pihaknya masih akan menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

"Barangnya ini ada cuma tidak digunakan sama sekali, jadi seakan-akan itu memang alakadarnya. Indikasinya memang ada barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak berfungsi" ujarnya.

Adri menambahkan, meskipun telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, tim jaksa belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kejaksaan masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi.

"Terkait siapa yang bertanggung jawab masih kami dalami, nanti setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi akan diketahui. Rencana, pemanggilan saksi akan dimulai pada Kamis mendatang," imbuhnya.

Lebih lanjut, kasi pidsus ini menjelaskan, dari data tahap awal yang didapatkan adanya pemisahan kegiatan, tapi belum bisa dipastikan apakah hal tersebut dilakukan untuk menghindari proses lelang atau yang lain.

"Kemudian lucunya, ada kegiatan pengelolaan database tapi indikasinya terpisah dengan satkernya, nah ini akan kami dalami pada proses penyidikan," kata Adri.
(bdh/bdh)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed