Polisi Angkat Bicara Terkait Penangkapan Mahasiswa dan Petani di Blitar

Erliana Riady - detikNews
Minggu, 16 Okt 2016 10:00 WIB
Foto: Erliana Riady/File
Blitar - Kapolres Blitar AKBP Slamet Waloya angkat bicara menyoal penangkapan 44 petani dan mahasiswa di Desa Ngadirenggo Kec Wlingi Kab Blitar Sabtu (15/10).

Kapolres mengaku penangkapan yang dilakukan sesuai prosedur. Sebelum polisi mengamankan dan membawa mereka ke Mapolres Blitar, kata Slamet, jauh hari sebelumnya telah dilakukan upaya persuasif untuk memberikan informasi hukum atas tindakan yang mereka rencanakan.

"Memang benar saudara SD mengirim surat pemberitahuan akan menanam di lahan penguasaan PT Dewi Sri Perkebunan Sengon, pekan lalu. Lalu kami bersama kepala desa dan camat melakukan upaya persuasif dengan imbauan dan peringatan atas konsekuensi jika mereka melanggar hukum karena memasuki lahan yang dikuasai PT Dewi Sri tersebut," kata kapolres kepada wartawan di kantornya, Minggu (16/10/2016).

Bahkan, tambah kapolres, kehadiran polisi saat petani menanam ketela di lahan itu, justru atas permintaan SD untuk mengamankan kegiatannya.

"Tidak ada arogansi, kami sudah berulang kali melarang warga untuk memasuki areal tanpa ini pemegang HGU, itu dengan speaker. Namun SD bersikukuh tetap mengajak warga mulai menanam. Justru kehadiran polisi ini implementasi negara hadir dalam persoalan masyarakat," tegasnya.

Ini dibuktikan, ada belasan warga yang memilih meninggalkan lokasi dan pulang, sebelum polisi bertindak tegas mengamankan 44 petani yang nekat menanam ketela di lahan itu.

Kapolres Blitar juga menunjukkan kepada detikcom beberapa photo dan rekaman video aksi persuasif yang dilakukan polisi.

"Seharusnya apabila ingin mendapatkan hak/klaim secara legal telah disarankan untuk menempuh jalur hukum. Yaitu melalui pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara," tambah Slamet.

Polisi menduga ada upaya sistematis untuk menguasai lahan tersebut, dilihat dari beberapa petani yang diamankan ternyata bukan warga Desa Ngadirenggo. Polisi mendata sebagian mereka merupakan warga Kec Bakung, Gandusari, Wlingi dan Doko. Bahkan ada yang merupakan warga Kec Tajinan Kab Malang dan warga Kota Batu.

Namun hal ini dibantah Al Machi Ahmad selaku tim kuasa hukum warga. "Mereka itu justru asli warga kelahiran Ngadirenggo, karena kemudian berkeluarga, mereka tinggal di luar wilayah Ngadirenggo. Kedatangan mereka kesini sebagai bentuk solidaritas dan mereka merasa yakin, bahwa tanah itu peninggalan nenek moyangnya. Karena waktu kecil mereka tahu sendiri, kakek dan orang tuanya sudah menggarap lahan seluas 212 hektar yang tiba-tiba dikuasai PT Dewi Sri Perkebunan Sengon itu," pungkasnya.

Sementara informasi terbaru yang dihimpun detikcom, pagi ini 11 petani yang dikenakan pasal tipiring telah kembali ke rumahnya masing-masing. Sementara SD yang ditetapkan tersangka kasus penghasutan terancam dipenjara maksimal 6 tahun karena melanggar pasal 160 KUHP. (fat/fat)