Sejarah Keraton Yogyakarta, Lawan Belanda hingga soal Keistimewaan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 06 Des 2021 12:13 WIB
Proyek revitalisasi Pagelaran bagian dari komplek Keraton Yogyakarta terus dikebut. Hal ini dilakukan untuk perawatan dan melestarikan keaslian bangunan.
Proyek Revitalisasi Pagelaran Keraton Yogyakarta. (Foto: Pius Erlangga/detikcom)
Yogyakarta -

Keraton Yogyakarta yang eksis sejak ratusan tahun masih mempertahankan perannya dalam sistem pemerintahan dan budaya hingga saat ini. Untuk memahami sejarah Keraton Yogyakarta, cikal bakalnya bermula dari keberadaan Kerajaan Islam Mataram pada abad ke-16 silam.

Dilansir dari website resmi Keraton Yogyakarta kratonjogja.id, Kerajaan Mataram berpusat di Kotagede, letaknya berada di tenggara Kota Yogyakarta saat ini. Kemudian pindah ke Kerta, Plered, Kartasura dan Surakarta. Hingga berjalannya waktu, kewibawaan dan kedaulatan Mataram terganggu oleh intervensi Kolonial Belanda.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya gerakan anti-penjajah di bawah pimpinan Pangeran Mangkubumi. Gerakan ini mengobarkan perlawanan tak hanya pada penjajah melainkan juga kepada para tokoh lokal yang terpengaruh oleh Belanda di antaranya Patih Pringgalaya.

Sejarah Keraton Yogyakarta: Perjanjian Giyanti

Gejolak itu berbuntut pada Perjanjian Giyanti atau Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 (Kamis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ) menyatakan Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta, atau lazim disebut Yogyakarta, dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Perjanjian Giyanti ini kemudian diikuti dengan pertemuan antara Sultan Yogyakarta dengan Sunan Surakarta di Lebak, Jatisari pada 15 Februari 1755.

Sejarah Keraton Yogyakarta: Perjanjian Jatisari

Pertemuan ini membahas peletakan dasar kebudayaan pada masing-masing kerajaan. Kesepakatan yang juga dikenal dengan nama Perjanjian Jatisari ini membahas tentang perbedaan identitas dua wilayah dan kerajaan ini. Di antaranya soal pakaian, adat istiadat, bahasa, gamelan, dan tari-tarian.

Inti dari perjanjian ini, Sultan Hamengku Buwono I memilih untuk melanjutkan tradisi lama budaya Mataram. Sedangkan Sunan Pakubuwono III sepakat untuk memberikan modifikasi atau menciptakan bentuk budaya baru. Pertemuan Jatisari menjadi titik awal perkembangan budaya yang berbeda antara Yogyakarta dan Surakarta.

Hingga akhirnya Proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan pada 13 Maret 1755, atau Kamis Pon Jumadilawal 1680 TJ. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755. Proyek pembangunan Keraton Yogyakarta waktu itu memakan waktu selama satu tahun.

Simak selengkapnya: berdirinya Pura Pakualaman