Tes PCR Jadi Syarat Terbang, Epidemiolog UGM: Langkah Sia-sia

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 10:52 WIB
Presiden Joko Widodo meminta penurunan harga tes PCR menjadi Rp 300 ribu. Kemenkes menyatakan akan mengecek terlebih dahulu dan melakukan perhitungan.
Ilustrasi tes PCR. (Foto: Grandyos Zafna)
Sleman -

Pemerintah baru saja mengeluarkan aturan mewajibkan tes polymerase chain reaction (PCR) untuk penumpang pesawat. Meski kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra juga ditolak oleh masyarakat, pemerintah kembali merencanakan menjadikan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan di masa pandemi COVID-19 untuk semua moda transportasi.

Meski mengundang kritik terkait soal keadilan, penggunaan syarat wajib tes PCR untuk penumpang pesawat terbang dinilai sebagai bentuk antisipasi penularan COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa-Bali.

Sedangkan calon penumpang moda transportasi darat, laut, dan kereta api dengan tujuan Jawa-Bali maupun non Jawa-Bali berstatus PPKM Level 3 dan 4 disyaratkan vaksinasi minimal dosis pertama plus keterangan hasil negatif PCR dengan masa berlaku 2x24 jam, atau hasil rapid test antigen yang berlaku 1x24 jam.

"Kalau alasannya ini, sepengetahuan saya ini rilis dari satgas dan PCR dianggap lebih efektif dalam mendeteksi apalagi saat ini kapasitas kan sudah diperbolehkan 100 persen. Jadi, mereka ingin skrining lebih ketat," ujar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), dr Bayu Satria Wiratama, M.P.H, dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Bayu menegaskan sejak awal tidak setuju penggunaan antigen atau PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apapun. Menurutnya, penggunaan antigen atau PCR dinilai tidak efektif jika hanya digunakan pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun. Misalnya indikasi kontak erat.

"Jadi, bagi saya itu langkah sia-sia dan selama ini satgas tidak pernah juga melakukan evaluasi atau studi untuk membuktikan bahwa penggunaan antigen atau PCR itu efektif mencegah penularan lintas daerah," terangnya.

Bayu melihat kebijakan semacam ini tidak ditemui di negara lain untuk perjalanan domestik di dalam negeri. Dia juga menilai meskipun hasil PCR atau antigen negatif tidak menjamin seseorang sedang tidak terinfeksi. Terlebih pemeriksaan hanya dilakukan sekali tanpa indikasi dinilai lemah efektivitasnya.

"Karenanya yang lebih penting adalah vaksin dan memakai masker serta sirkulasi udara yang baik," ungkapnya.

Untuk itu, katanya, sebagai solusinya perlu mempertimbangkan kembali aturan tersebut. Jika perlu lakukan pencabutan atas aturan menggunakan PCR atau antigen tersebut dan melakukan evaluasi efektif atau tidak.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...