Sederet Catatan ORI DIY Soal Pergub Larangan Demo di Malioboro

Jauh Hari Wawan S. - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 13:11 WIB
Sepinya Jalan Malioboro
Jalan Malioboro Yogyakarta. (Foto: Heri Susanto/detikcom)
Sleman -

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dugaan maladministrasi penerbitan peraturan gubernur tentang larangan demonstrasi di Kawasan Malioboro dan sekitarnya. Dalam laporan itu, ORI DIY memberikan beberapa catatan. Apa saja?

Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi mengatakan ada dua hal yang awalnya diduga terjadi maladministrasi. Pertama soal substansi dan kedua untuk proses pembentukan produk hukum.

Soal substansi, Budhi menyebut memang ada aturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya. Kasus di DIY, area cagar budaya itu masuk dalam objek vital nasional.

"Setelah kita investigasi, secara substansi kami memang menemukan berbagai aturan yang memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan di area cagar budaya manakala itu kemudian pada saat yang sama sebagai objek vital nasional," kata Budhi kepada wartawan di Kantor ORI Perwakilan DIY, Sleman, Kamis (21/10/2021).

Akan tetapi, pada poin kedua soal proses penyusunan Pergub, ORI tidak melihat adanya pelibatan masyarakat. Hal ini lah yang kemudian menjadi perhatian khusus.

"Prosesnya ini yang memang di dalam tahapan perumusan Peraturan Gubernur kami tidak menemukan satu tahapan aktivitas yang melibatkan masyarakat. Itu yang perlu jadi perhatian," ungkapnya.

Padahal, dalam Permendagri No 120 Tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat berhak menyampaikan masukan dalam proses perumusan peraturan kepala daerah.

"Artinya apa? Hak ini dilindungi oleh undang-undang. Harusnya karena masyarakat punya hak ini harus diberikan terlebih dahulu ditawarkan, ini ada hak kalian untuk memberi masukan, mau digunakan nggak. Nggak boleh diam-diam aja, apalagi diabaikan," urainya.

Menurut ORI DIY, hal ini luput dari perhatian Biro Hukum Pemda DIY. Yakni masyarakat tidak pernah dilibatkan untuk memberi masukan. Sehingga menurut ORI terjadi maladministrasi dalam proses penyusunan Pergub.

"Nah itu yang kemudian luput dalam pencermatan kepala biro hukum. Kami melihat seperti itu sehingga sepatutnya itu diberikan kesempatan pertama masyarakat untuk memberikan masukan," ucapnya.

"Karena itu yang tidak dilakukan sehingga kami berkesimpulan bahwa hal ini telah terjadi maladministrasi dalam bentuk tindakan tidak patut dalam proses itu," imbuhnya.

ORI DIY pun kemudian memberikan saran tindakan korektif kepada Gubernur DIY. Pihaknya juga memberikan waktu 30 hari kepada Gubernur DIY untuk menjalankan saran itu.

"Nah saran ini kita tadi menyampaikan dalam 30 hari kami berharap dapat menerima laporan atas tindak lanjutnya dari Gubernur, seperti apa tindak lanjutnya. Kalau tindak lanjut itu kemudian bisa kita artikan sebagai bentuk penyelesaian maka selesai di situ," katanya.

Apabila saran ORI DIY diabaikan sesuai dengan mekanisme, ORI DIY akan meneruskan hasil pemeriksaan ke Ombudsman pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi.

"Apabila kemudian tidak dijalankan akan kami teruskan ke Ombudsman pusat untuk diusulkan sebagai rekomendasi. Di sana nanti akan dibahas kalau tim sendiri dan manakala nanti disetujui menjadi rekomendasi maka undang-undang mewajibkan untuk dilaksanakan," terangnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya...