Menko Airlangga Dicurhati Warga, Ada Joki Kartu Prakerja di Bantul

Pradito Rida Pertana - detikNews
Jumat, 08 Okt 2021 19:17 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Sleman, DIY, Jumat (8/10/2021).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Sleman, DIY, Jumat (8/10/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Sleman -

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dicurhati warga terkait praktik joki kartu prakerja di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Apa tanggapan Airlangga?

Seorang penerima kartu prakerja gelombang 4 asal Bantul, Nurul (27), mengatakan dia beberapa kali menemui joki kartu prakerja di kampung-kampung. Modusnya, para joki menyasar warga lansia untuk meminjam KTP-nya dan diiming-imingi uang setiap bulan.

"Kalau yang saya temui itu modusnya mereka memakai KTP dan KK milik simbah-simbah. Terus simbah-simbah itu diiming-imingi Rp 200 ribu per bulan, seperti bagi hasil gitu," kata Nurul saat bertemu Airlangga di acara alumni penerima kartu prakerja Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (8/10/2021).

Karena terbujuk rayu dan memerlukan uang, maka para lansia itu banyak yang memperbolehkan KTP-nya dipinjam. Oleh sebab itu, Nurul berharap ada komunitas alumni kartu prakerja dan bisa mengedukasi masyarakat agar tidak salah sasaran.

"Karena itu saya berharap terbentuknya komunitas dari para alumni kartu prakerja. Jadi komunitas ini bisa menjelaskan nilai-nilai lebih yang didapatkan dari program kartu prakerja sehingga masyarakat yang sesuai kriteria bisa ikut tanpa lewat joki," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Airlangga Hartarto mengaku saat ini joki kartu prakerja lebih mudah terdeteksi. Mengingat beberapa aplikasi menerapkan sistem pengenalan wajah atau face recognition.

"Ya kalau joki sebetulnya kita sudah bisa tangkap dari beberapa aplikasi kan ada, terutama di e-wallet beberapa sudah menggunakan face recognition (sistem mengenali wajah)," ujar Airlangga.

Airlangga menilai joki kartu prakerja adalah sebuah tindak pidana. Bahkan, beberapa kasus joki tersebut sudah dilaporkan ke Bareskrim.

"Tetapi regulasinya jelas, joki itu adalah sebuah kejahatan, pidana. Jadi beberapa sudah dilaporkan ke Bareskrim," ujarnya.

"Jadi kalau ada yang menyalahgunakan seperti mengambil KTP dari masyarakat lalu dicoba-coba (daftar kartu prakerja) ini terlihat dalam arti ketahuan, ini sedang diproses di Bareskrim," lanjut Airlangga.

Namun Airlangga belum bisa mengungkapkan secara rinci jumlah kasus joki kartu prakerja yang ditangani Bareskrim hingga saat ini. Dia hanya menyebut ada beberapa.

"Ada beberapa," katanya secara singkat.

Terlepas dari hal tersebut, Airlangga menjelaskan bahwa saat ini bagi alumni kartu prakerja mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui kredit usaha rakyat (KUR). Di mana pemerintah mensubsidi bunga hingga 3 persen.

"Untuk itu BNI memberikan kredit usaha rakyat (KUR). Kadi KUR diberikan kepada mereka yang sudah melakukan pelatihan prakerja, dan untuk pelatihan prakerja sudah memenuhi persyaratan administrasi karena sudah terseleksi dari 75 juta pendaftar," jelasnya.

"Karena pemerintah kebijakannya KUR sampai Rp 100 juta tanpa agunan, dan KUR-nya itu bunganya 3 persen. Biasanya kan 6 persen, nah yang 3 persen disubsidi pemerintah dan penerima pertama dalam jangka 6 bulan tidak membayar bunga," imbuh Airlangga.

Lihat juga video 'Program Prakerja Diperpanjang hingga Semester II 2021':

[Gambas:Video 20detik]



(rih/ams)