Warga Terdampak Bendungan Bener Kembali Gerudug BPN Tuntut Ganti Rugi

Rinto Heksantoro - detikNews
Jumat, 17 Sep 2021 13:45 WIB
Warga terdampak pembangunan Bendung Bener geruduk BPN Purworejo, Jumat (17/9/2021).
Warga terdampak pembangunan Bendung Bener geruduk BPN Purworejo, Jumat (17/9/2021). (Foto: Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Massa warga yang menamakan diri Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) kembali mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo, Jawa Tengah hari ini. Mereka menuntut Upah Ganti Rugi (UGR) lahan segera dibayarkan.

Setelah beberapa kali mendatangi kantor BPN Purworejo, massa kembali menggeruduk kantor di Jl Ksatrian nomor 1 itu pada Jumat (17/9/2021) siang. Mereka menuntut UGR lahan terdampak pembangunan Bendung Bener. Dari jumlah 3.647 bidang, hingga saat ini baru sekitar 1.635 bidang yang dibayarkan.

"Kami ke sini untuk nagih janji, agar UGR segera dibayarkan, terutama kepastian realisasi pembayaran UGR bagi warga Desa Limbangan yang sudah menandatangani musyawarah penetapan bentuk dan nilai ganti rugi pengadaan lahan untuk Bendung Bener," kata koordinator aksi sekaligus ketua Masterbend, Eko Siswoyo, usai aksi siang ini.

"Kami juga meminta kepastian nasib 1.017 bidang lahan yang sudah di-appraisal tahap 1 di tahun 2018," lanjut dia.

Selama UGR belum dibayarkan dan belum ada kepastian nasib dari ribuan bidang tanah tersebut, warga meminta agar proses pengerjaan fisik Bendungan Bener dihentikan untuk sementara. Mereka juga akan mematok lahan mereka masing-masing agar tidak disentuh oleh pengerjaan proyek strategis nasional itu.

"Agar masyarakat tidak bergejolak, lahan yang belum terbayarkan mulai hari ini tidak boleh disentuh dan dikerjakan oleh PT," tegasnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta agar pihak BPN menerima hasil sidang putusan Pengadilan Negeri (PN) Purworejo yang digelar pada Kamis (9/9) pekan lalu dan tidak melakukan upaya banding. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan warga dan menyatakan bahwa Majelis proses penilaian ganti rugi yang dilakukan BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku panitia pengadaan tanah terbukti cacat hukum.

"Pihak BPN agar tidak melakukan upaya hukum lain (banding) terhadap keputusan PN Purworejo terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 1 dan PMH 2," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN Purworejo, Andri Kristanto berjanji akan membantu percepatan proses pembayaran UGR. Namun pihaknya meminta masyarakat juga mengerti tentang proses serta kewenangan dari masing-masing pihak dalam penanganan permasalahan yang timbul akibat pembangunan Bendung Bener.

"Terkait Limbangan sudah dimusyawarahkan kami sudah kirim berkas ke BBWS dan LMAN tinggal nunggu pembayaran tapi pastinya kami belum tahu. Kemudian untuk yang 1.017 bidang baru akan dimusyawarahkan kembali awal bulan Oktober 2021. Untuk pembayaran UGR bukan kewenangan BPN, kami hanya bisa membantu mendorong kepada pihak yang berwenang yakni LMAN," terang Andri Kristanto.

Sementara terkait dengan hasil putusan sidang, Andri menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan akan menempuh upaya hukum lain dalam hal ini adalah naik banding atau tidak. Namun secara kedinasan, kemungkinan besar pihaknya akan tetap mengajukan banding.

Lihat juga video 'Belasan Warga Jabodetabek Gugat Juliari Ganti Rugi Bansos Tak Layak!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman berikutnya...