Ini Dia Alasan Hakim PN Wates Kabulkan Transgender Jadi Laki-laki

Jalu Rahman Dewantara - detikNews
Senin, 17 Mei 2021 16:27 WIB
ilustrasi jenis kelamin
Ilustrasi gender (Foto: thinkstock)

Dalam Yogyakarta Principles, disebutkan orientasi seksual dan identitas gender yang ditunjukkan oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan mereka.

Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka di mata hukum.

Ketiadaan status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gendernya. Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas gender mereka

Berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan prinsip ketiga dari Yogyakarta Principles tentang hak untuk diakui di mata hukum yang salah satu haknya adalah tidak dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka di mata hukum.

"Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk memilih identitas gender laki-laki dan dinyatakan melalui penetapan pengadilan adalah permohonan yang berlandaskan hukum," tulis Edy.

Karena itu, Edy menegaskan pengakuan HAM dalam mengabulkan permohonan itu. Berdasarkan pertimbangan a quo Hakim berpendapat bahwa pilihan identitas gender laki-laki yang telah ditegaskan oleh Pemohon sejak awalnya hingga tahap menggunakan proses medis berupa terapi hormon adalah pilihan pribadi pemohon tanpa paksaan keluarga maupun pihak lain yang berkepentingan dengan Pemohon.

"Pilihan identitas gender Pemohon a quo adalah Hak Asasi Manusia yang wajib dilindungi secara hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 tersebut di atas," ujarnya.

Edy mengatakan permohonan ubah gender merupakan perkara pertama yang ia tangani selama lima tahun bertugas di Kulon Progo. Kendati demikian ia mengaku tak menghadapi kendala dan menganggap perkara ini sama dengan perkara lainnya.

"Ketika dapat perkara tersebut saya sama seperti menangani perkara lainnya, di awali dengan membuka peraturan, mempelajari berkas, dan kemudian dalam mempertimbangkan putusan sesuai dengan dalil-dalil hukum yang terkait dengan perkara tersebut, jadi tidak ada kebimbangan, karena melaksanakan tugas sesuai SOP," ujarnya.

Dalam prosesnya selain memeriksa bukti tertulis, Edy juga memeriksa keterangan saksi ya diajukan sewaktu persidangan. Salah satunya adalah dokter yang mendalami ilmu kesehatan jiwa dan perilaku (psikiatri).

Pemohon RS, juga sudah mengantongi surat dokter dari RS Premier Jatinegara, Jakarta, yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan didiagnosa transgender famel to male fase sintoni. RS sebelumnya telah mengikuti terapi hormonal/testeron injeksi sejak Januari 2020 hingga sekarang. Injeksi dilakukan tiap 3 minggu sekalli.

Dalam surat tersebut dokter menulis : "hasil pemeriksaan kami saat ini, pasien secara mental dalam kondisi stabil, tenang. Kami sudah mengamati kasus ini sejak 2019, pasien adalah seorang transgender yang sudah dalam fase sintonik (tekad bulat) memilih gender laki-laki,"

"Setahun yang lalu ia sudah menjalani terapi hormon untuk lebih meyakinkan penampilannya sebagai laki-laki. Saat ini siap menjalani permohonan untuk penyesuaian identitas jenis kelaminnya. Surat ini diperlukan sebagai persyaratan pengajuan sidang permohonan penyesuaian identitas gender. Demikian diterangkan dengan sesungguhnya."

Selanjutnya, penjelasan Disdukcapil Kulon Progo...