BPK Soroti Pengadaan Hotel Mutiara Malioboro yang Pakai Danais

Heri Susanto - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 13:34 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Foto diambil Jumat (6/11/2020).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Yogyakarta -

Pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapatkan catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari pemeriksaan tahunan BPK, ada dua temuan besar yang dianggap tak memadai.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyebut temuan pertama mengenai pengadaan lahan dan bangunan Hotel Mutiara I dan II yang berlokasi di Malioboro, Yogyakarta.

"Proses penganggaran dan pengadaan Hotel Mutiara I dan II tidak memadai," kata Agus, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor DPRD DIY, Kemantren Danurejan, Kamis (22/4/2021).

Pengadaan Hotel Mutiara I dan II ini terjadi pada tahun 2020 silam. Pengadaannya menggunakan danais senilai Rp 170 miliar. Pemanfaatan danais ini akhirnya menjadi temuan BPK dalam LHP APBD dan Danais 2020. BPK menilai tidak ada perencanaan dan kajian pengadaan lahan di Jalan Malioboro tepat utara Kompleks Kepatihan tersebut.

Temuan kedua mengenai pembangunan tanggul Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. BPK menilai pembangunan tanggul senilai Rp 4,5 miliar itu tak memadai.

"Perencanaan dan pembangunan tanggul penahan sampah sebesar Rp 4.533.689.943 belum sepenuhnya memadai," terang Agus.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi agar Gubernur DIY menyusun perencanaan untuk pemanfaatan danais atau mengikuti prosedur dalam perencanaan anggaran.

"Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur DIY agar memerintahkan menyusun rencana kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan beserta proses pencairannya," ucap Agus.

Rekomendasi lain secara khusus mengenai pengadaan Hotel Mutiara I dan II untuk menyusun rencana pemanfaatan. Kemudian untuk TPA Piyungan, BPK merekomendasikan Pemda membuat kajian teknis tanggul area di atas instalasi pengolahan lindi.

Menanggapi temuan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan akan melakukan perbaikan di sistem internal Pemda DIY

"Temuan, akan segera kami tindaklanjuti dan bahan evaluasi perbaikan sistem keuangan daerah," kata Sultan usai menerima LHP di DPRD DIY.

(ams/mbr)