Di Depan Mahasiswa Yogya, Anies Ungkap Cara Cegah Korupsi di Pemprov DKI

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Kamis, 08 Apr 2021 20:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal mencegah korupsi di DKI Jakarta saat diskusi daring dengan mahasiswa Yogya
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bicara soal mencegah korupsi di Pemda DKI saat diskusi daring dengan mahasiswa Yogya (Foto: Jauh Hari Wawan S/detikcom)
Sleman -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyorot soal korupsi yang belakangan tetap marak saat pandemi virus Corona (COVID-19). Anies juga mengungkap caranya mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada setidaknya tiga unsur penyebab munculnya korupsi, yaitu korupsi karena kebutuhan, keserakahan dan sistem," kata Anies, dalam diskusi secara daring, Kamis (8/4/2021).

Hal itu ia utarakan saat menjadi pembicara dalam Serial Diskusi Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta di Grand Tjokro Gejayan, Kamis (8/4). Anies hadir secara daring di hadapan puluhan mahasiswa dari perwakilan berbagai organisasi kampus di DIY. Selain Anies, ada sejumlah pembicara seperti Guru Besar FH UNS Prof Pujiyono Suwadi, Ketua Pukat UGM Totok Dwi Diantoro dan Ahli Hukum Pidana FH UII Dr Mahrus Ali.

Menurut Anies, korupsi karena kebutuhan bisa diselesaikan dengan memberi pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Upah yang layak dinilai Anies menjadi salah satu cara untuk menghindari korupsi.

"Solusinya adalah meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhannya tertutup. Alhamdulillah di Jakarta solusinya adalah dengan pendapatan ASN dibuat setara dengan pendapatan bagi kegiatan-kegiatan lain yang ada di Jakarta. Intinya dibuat cukup, jangan sampai kurang," jelasnya.

Unsur kedua, kata Anies, yaitu keserakahan. Untuk unsur kedua ini, menurut Anies tidak ada batasnya.

"Serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu," terang Anies.

Unsur ketiga penyebab korupsi menurut Anies yakni sistem. Anies menyebut sistem ini bukan karena kebutuhan maupun keserakahan tapi terkait dalam kondisi yang dihadapi seseorang membuatnya merasa terjebak dalam praktik korupsi.

Anies mengatakan di lingkungan Pemda DKI pencegahan korupsi dilakukan dengan smart planning, smart budgeting, smart procurement.

"Jadi mulai perencanaan sudah didigitalisasi, saat penganggaran diteruskan sistem digital. Pengadaan juga begitu. Digitalisasi semua level biar bisa mengendalikan praktik di lapangan," terangnya.

Anies mengaku menemui beberapa kondisi karena koruptor dinilai memiliki kreativitas luar biasa dalam melakukan aksi, terutama untuk penyebab karena keserakahan dan sistem. Pemda DKI kini tengah melakukan smart planning dalam melakukan berbagai pengadaan baik barang atau jasa untuk mencegah praktik korupsi.

Selengkapnya soal korupsi yang terjadi karena sistem...

Selanjutnya
Halaman
1 2