Tuding Malprosedur, KSPSI Gugat SK Gubernur DIY soal UMP Tahun 2021

Pradito Rida Pertana - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 14:47 WIB
Aksi damai KSPSI DIY yang menggugat SK Gubernur terkait UMP DIY tahun 2021 di PTUN Yogyakarta, Bantul, DIY, Kamis (1/4/2021).
Aksi damai KSPSI DIY yang menggugat SK Gubernur terkait UMP DIY tahun 2021 di PTUN Yogyakarta, Bantul, DIY, Kamis (1/4/2021). Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul -

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggugat SK Gubernur DIY No. 340/KEP/2020 yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY tahun 2021. KSPSI menilai besaran upah tidak sesuai dan ada malprosedur dalam pembuatan SK tersebut.

"Kami sudah membulatkan tekad untuk menggugat SK Gubernur tentang upah minimum DIY tahun 2021. Hal itu karena satu nominal upah minimum di DIY masih sangat rendah, jauh dari hidup layak," kata Sekjen DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY, Kamis (1/4/2021).

Menurutnya, dari hasil survei pihaknya menyebut jika rata-rata upah layak di DIY mencapai Rp 3 juta. Oleh karena itu upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur DIY sekitar Rp 1,7 juta masih jauh dari komponen hidup layak (KHL).

"Padahal buruh itu untuk hidup layak harus mencukupi papan sandang pangan, kesehatan dan jaminan sosial," ucapnya.

Dia juga menjelaskan, bahwa upah minimum memang hanya untuk buruh yang bekerja 0-1 tahun. Namun, pihaknya memiliki beberapa fakta bahwa ada sebagian buruh yang sudah bekerja 1 tahun tetap digaji sama dengan upah minimum.

"Kalau upah minimumnya sangat rendah maka sama saja, nanti skala upah untuk buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun tetap akan pakai upah minimum sebagai dasarnya," katanya.

"Misalnya gini, kalau sudah bekerja 2 tahun akan ada kenaikan sebesar 10 persen dari upah minimum. Kalau upah minimum Rp 2 juta maka hanya Rp 2,1 juta naiknya. Sehingga upah yang bekerja 0-1 tahun sama yang lebih dari 2 tahun tetap dirugikan," imbuh Irsyad.

Anggota Dewan Pengupahan DIY dari unsur serikat pekerja, Patra Jatmika, menambahkan bahwa di Dewan Pengupahan ada unsur serikat pekerja yang merekomendasikan upah naik 4 persen. Namun, Gubernur DIY menetapkannya di bawah rekomendasi dari unsur serikat pekerja yang tergabung di Dewan Pengupahan.

"Di dalam proses survei, yang jadi dasar pertimbangan penetapan upah itu seharusnya dilakukan 9 bulan antara Januari sampai Oktober karena tanggal 1 November ditetapkan, cuma yang dilakukan 3 bulan yakni Januari sampai Maret untuk surveinya," ucap Patra.

"Itu menjadi dan ada beberapa item baik di dalam pasar dan luar pasar. Di luar pasar banyak yang tidak dilakukan survei, itu juga menjadi dalil organisasi kami membulatkan tekad menggugat upah minimum tahun 2021 di DIY," lanjutnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya...

Selanjutnya
Halaman
1 2