Rencana Basmi Burung Pipit-Anggaran Jaring Rp 140 Juta di Sleman Disorot

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 21:36 WIB
Burung pipit jadi salah satu hewan yang paling dicari menjelang Imlek. Meningkatnya permintaan membuat para pedagang mulai gelar lapak berjualan burung pipit.
Burung pipit (Foto: Rifkianto Nugroho)
Sleman -

Kelompok pegiat lingkungan Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia (Wagleri) di Moyudan, Sleman, mengecam langkah DPRD Kabupaten Sleman. Terutama untuk Komisi C DPRD Sleman yang berencana menambah anggaran di sektor pengendalian hama, yakni untuk jaring menangkap burung pipit.

Dalam pembahasan itu, terdapat usulan penambahan anggaran dari dewan untuk jaring di sawah guna menangkap burung pipit atau emprit. Gayung bersambut, usulan ini didukung oleh Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman.

Menyikapi hal itu, Ketua Pengurus Wagleri Hanif Kurniawan menilai langkah yang diambil oleh para anggota dewan sebagai kemunduran dalam menjaga ekosistem. Ia menyebut kebijakan soal penangkapan burung pipit tidak didasari kajian ilmiah.

"Jadi kebijakan yang saat ini ada tentang pembasmian emprit itu tidak didahului oleh kajian secara ilmiah. Kajian ekologisnya seperti apa kan tidak ada. Apakah kita mau mengulang kebodohan kebijakan Mao Zedong di China yang juga melakukan hal serupa," kata Hanif saat dihubungi wartawan, Kamis (25/3/2021).

Menurutnya, sebelum mengeluarkan kebijakan, alangkah baiknya jika didahului kajian yang komprehensif. Dalam kasus burung pipit yang dianggap memakan padi petani, ia ingin agar dewan melakukan kajian seberapa besar burung pipit menghabiskan padi.

"Maka ketika sudah ada kajian ilmiahnya mana emprit yang makan padi, mana yang nggak (makan padi) kan nggak ngerti. Kalau makan padi pun apa iya emprit serakus tikus? Kan nggak tahu juga," sebutnya.

"Nah ini tahu-tahu dewan seperti itu. Tahu-tahu sudah ada kebijakan membuat jaring, membeli emprit satu ekor Rp 100 ribu nah ini kan sangat destruktif sekali," tambahnya.

Populasi emprit di Sleman, kata Hanif, masih lumayan banyak untuk emprit Jawa. Tapi untuk emprit kaji dan emprit peting itu sedikit.

"Ada juga emprit yang dilindungi kayak belatik itu masuk emprit juga itu sudah sangat jarang dan langka dan pemerintah sudah melindungi itu," paparnya.

Oleh karena itu, membasmi burung pipit hanya akan mengganggu rantai makanan. Bisa juga mengganggu ekologinya.

"Ketika pembasmian emprit kemudian hama lain dari insect, dari gulma merebak artinya pertanian yang katanya mau berjalan justru terpuruk. Itu kajian historis," jelasnya.

Pembasmian terhadap burung pipit ini, kata Hanif, juga mencederai semangat pemerintah untuk menjaga konservasi alam.

"Lah nanti kalau semuanya dibasmi belatik yang dilindungi juga dibasmi apakah nggak malah justru bertabrakan kebijakannya. Di pemerintah melindungi di sini malah membasmi kan aneh," cecarnya.

Ia pun meminta agar pemerintah berpikir ulang agar kebijakan ini dibatalkan. Sementara anggaran yang sejatinya digunakan untuk membasmi burung pipit bisa digeser ke sektor yang lebih penting.

"Makanya ketika pemerintah itu kemudian tidak mengambil kebijakan yang ngawur itu bisa konsultasi dengan berbagai macam perguruan tinggi di Yogyakarta tentu jalannya akan lebih terang," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan menjelaskan dirinya sudah mendengar soal protes dari para pegiat konservasi itu. Menurutnya anggaran soal jaring untuk burung pipit sekitar Rp 120 sampai Rp 140 juta.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3