Jual Pupuk Bersubsidi Ilegal-Lebih Mahal, Pria di Sragen Ini Ditangkap

Andika Tarmy - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 18:24 WIB
Polisi menggerebek gudang tempat penyimpanan pupuk bersubsidi di Kecamatan Gondang, Sragen
Polisi menggerebek gudang tempat penyimpanan pupuk bersubsidi di Kecamatan Gondang, Sragen (Foto: dok Humas Polres Sragen)
Sragen -

Praktik penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin yang dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) kepada petani di Sragen dibongkar polisi. Dari gudang milik pelaku, seratusan sak pupuk bersubsidi siap jual diamankan.

"Kami menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya penjualan pupuk subsidi tanpa izin di wilayah Kecamatan Gondang. Usai mendapatkan informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan," ujar Kasat Reskrim Polres Sragen AKP Guruh Bagus Eddy Suryana, kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Kasus itu terbongkar saat satu unit kios di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Sragen, dlaporkan melakukan penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin. Petugas lalu mendatangi kios tersebut untuk melakukan penyelidikan.

"Petugas unit II Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan pengecekan, Rabu (10/3). Ternyata informasi tersebut benar," ujar Guruh.

Guruh mengatakan, saat memeriksa kios tersebut petugas menemukan tumpukan stok pupuk bersubsidi dengan jenis Urea dan Phonska. Kepada petugas, pemilik kios, Tri Widodo (47), mengakui dirinya menjual pupuk tersebut kepada masyarakat umum.

"Pelaku menjual pupuk bersubsidi tanpa izin. Selain itu, pupuk juga dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah," terang Guruh.

Selain memeriksa pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa seratusan sak pupuk dari kios milik pelaku. Seratusan sak pupuk tersebut terdiri atas 70 sak pupuk Phonska dan 50 sak pupuk Urea.

Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 30 ayat (3) Permendag RI Nomor. 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

"Ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta," pungkasnya.

(ams/sip)