PP Muhammadiyah soal Perpres Miras: Jangan Hanya Pertimbangan Ekonomi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 19:22 WIB
Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Muti di Kudus, Minggu (26/5/2019).
Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Kudus, Minggu (26/5/2019). (Foto: dok detikcom)
Yogyakarta -

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah angkat bicara terkait Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di antaranya mengatur investasi minuman beralkohol atau miras. Apa tanggapan PP Muhammadiyah?

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menolak Perpres Miras itu.

"Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras," kata Abdul Mu'ti kepada detikcom, Senin (1/3/2021).

Selain itu, Mu'ti meminta pemerintah agar tidak melihat keuntungan dari sektor ekonomi terkait munculnya Perpres Miras tersebut. Namun agar lebih mementingkan dampak moral bagi bangsa Indonesia.

"Sebaiknya pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa," ujarnya.

"Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat," imbuh Mu'ti.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meneken Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur penanaman modal untuk minuman keras pada 2 Februari 2021.

Isi perpres itu, di antaranya memperbolehkan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

Perpres No 10 Tahun 2021 sendiri merupakan turunan dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Simak juga Video: Amien Rais Minta Ma'ruf Ingatkan Jokowi soal Legalisasi Miras

[Gambas:Video 20detik]



(rih/sip)