Guru Besar UGM: Kritik Bagian Demokrasi, Buzzer Harus Dikendalikan!

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Rabu, 10 Feb 2021 17:29 WIB
Buzzer Politik dan Reduksi Kekuatan Demokrasi
Ilustrasi (Foto: detik)
Yogyakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat aktif menyampaikan masukan dan kritik terkait pelayanan publik. Namun, keberadaan buzzer kerap menyerang para pengkritik pemerintah.

Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo berpendapat buzzer kini menjadi bagian dinamika politik Indonesia. Sehingga perlu diatur keberadaannya.

"Buzzer menjadi bagian dari fenomena sekarang, kalau dulu orang perlu waktu untuk membaca informasi kalau sekarang itu bisa didapatkan secara instan dari gadget," ujar Wahyudi saat dihubungi wartawan, Rabu (10/2/2021).

Wahyudi merasa pemerintah perlu memberi jaminan agar para buzzer tidak melakukan intimidasi. Sebab, banyak buzzer yang kerap melakukan intimidasi.

"Pemerintah perlu menjamin jangan sampai buzzer itu mengintimidasi sesuai dengan kepentingan penguasa. Contohnya banyak pegiat antikorupsi bukan hanya dilecehkan di-bully oleh buzzer, bahkan ada sebagian yang sampai dipanggil polisi, ini bentuk intimidasi yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam sistem demokrasi sampai kepada intimidasi fisik sebenarnya ini yang tidak boleh," sebut Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik ini.

Berkaca dari kasus tersebut, dia berpendapat buzzer seharusnya bisa dikendalikan secara profesional. Hal ini sebagai bagian dari membangun demokrasi.

"Ini harus menjadi bagian dari upaya kita membangun demokrasi yang sehat, buzzer mestinya harus dikendalikan secara profesional dan masyarakat perlu tahu bedanya antara fakta yang dimanipulasi oleh buzzer dengan membandingkan fakta yang dilihat di media mainstream," urainya.

Wahyudi berharap pemerintah bisa terbuka dan bijaksana dalam menerima kritik. Tujuannya agar demokrasi di Indonesia tidak berjalan mundur dan antikritik.

"Pemerintah kelihatannya terbuka terhadap kritik, (tapi) para pengkritik yang mencoba melawan buzzer itu (justru) terintimidasi. Mudah mudahan pemerintah lebih terbuka, lebih bijaksana supaya kemudian demokrasi kita tidak mundur dan supaya bermakna," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).

(ams/mbr)