Sidang Praperadilan

Ahli Hukum UKI Soroti Penangkapan 'Koboi' Penembak Bos Tekstil di Solo

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 21:27 WIB
Sidang praperadilan kasus penembakan mobil bos pabrik tekstil di PN Solo, Rabu (20/1/2021).
Sidang praperadilan kasus penembakan mobil bos pabrik tekstil di PN Solo, Rabu (20/1/2021). Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Solo - Ahli hukum mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penangkapan Lukas Jayadi(72), pelaku penembakan mobil bos pabrik tekstil di Solo, Indriati (72), beberapa waktu lalu. Kejanggalan antara lain berkaitan dengan surat perintah penangkapan.

Mompang L Panggabean, dosen hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan penembakan mobil bos pabrik tekstil di Pengadilan Negeri (PN) Solo, hari ini. Dia melihat polisi inkonsisten dengan penyebutan istilah 'tangkap tangan'.

"Dikatakan kalau polisi melakukan tangkap tangan kepada pelaku. Tetapi ternyata ada surat perintah penangkapan. Padahal kalau tertangkap tangan tidak perlu surat tersebut. Ini bukti inkonsistensi," kata Mompang di PN Solo, Rabu (20/1/2021).

Kemudian polisi juga melakukan gelar perkara. Kembali menurut Mompang, gelar perkara tidak dibutuhkan untuk kasus tangkap tangan.

"Untuk kasus tertangkap tangan, dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa gelar perkara itu tidak dilakukan jika pelakunya tertangkap tangan," jelasnya.

Dia pun menyebut penegak hukum harus melihat sisi kausalitas dalam sebuah tindak pidana. Sebab hal tersebut berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dalam tindak pidana itu ada kausalitas, ada penyebab orang melakukan tindak pidana. Itu harus menjadi pertimbangan. Karena ini menyangkut HAM," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, AKP Rini Pangastuti mewakili Polresta Solo sebagai pihak termohon, menegaskan kejanggalan yang disebut saksi ahli tersebut sudah sesuai ketentuan. Kini kasus tetap berlanjut hingga pemeriksaan berkas ke kejaksaan.

"Jadi yang kita lakukan juga ada ketentuannya. Surat perintah penangkapan itu bisa diterbitkan beberapa hari setelahnya. Untuk kasus mendesak bisa langsung ditangani, suratnya bisa disusulkan," kata Rini.

Kuasa hukum Indriati, Mohammad Saifuddin, menyebut keberadaan saksi ahli yang didatangkan pemohon justru menguatkan kepolisian. Sebab polisi telah melakukan sesuai prosedur.

"Saya kira tadi justru keterangan saksi ahli menguatkan kepolisian, karena ternyata yang disampaikan itu sudah sesuai dengan prosedur. Tapi kita hormati hukum, kita serahkan kepada majelis hakim," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus aksi koboi Lukas Jayadi (72), tersangka penembakan mobil yang ditumpangi pemilik pabrik tekstil di Karanganyar, kembali bergulir. Pihak Lukas kini mengajukan gugatan praperadilan untuk menguji penetapan tersangka hingga pasal pembunuhan yang dijeratkan kepada tersangka.

Kuasa hukum Lukas, Sandy Nayoan menduga ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus kliennya tersebut. Pihaknya ingin agar majelis hakim memeriksa kembali tahapan yang dilakukan polisi.

"Seperti diberitakan di media, polisi sudah melakukan olah TKP. Kita ingin tahu siapa saja yang hadir, kita ingin ada keadilan. Kemudian masalah Pasal 53 juncto Pasal 340 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana, juga kita nilai tidak pas," kata Sandy saat dihubungi wartawan, Selasa (12/1).

Gugatan praperadilan ini mulai disidangkan Jumat (8/1) lalu dengan agenda pembacaan permohonan gugatan praperadilan. (rih/mbr)