Perjalanan Panjang Konflik di Keraton Yogya hingga Pemecatan Adik Sultan

Sukma Indah Permana - detikNews
Rabu, 20 Jan 2021 13:01 WIB
Keraton Yogyakarta
Keraton Yogyakarta. (Foto: dok detikom)

Para adik Sultan juga sempat menanyakan langsung terkait Sabda dan Dhawuh Raja kepada Sultan HB X pada Kamis (21/5/2015).

"Jawaban (Sultan) karena ada wangsit (petunjuk gaib -red) dari Sultan Agung, Panembahan Senopati, Sultan HB I, Sultan HB IX. Saya langsung jawab, saya tidak percaya di situ. Sulit mempercayai itu," ujar salah seorang adi Sultan HB X, Gusti Hadisuryo, saat itu.

Para adik Sultan yang datang ke Keraton hari itu adalah para perwakilan putra-putri dari istri pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, KRAy Pintoko Purnomo. Gusti Hadisuryo pun menegaskan dia dan para adik Sultan saat itu masih berbeda pendapat dengan sang kakak.

GKR Mangkubumi sempat buka suara terkait dirinya yang banyak disebut akan menjadi pengganti Sri Sultan HB X.

"Ora entuk nggege mangsa (tidak boleh mendahului apa yang belum waktunya)," kata Mangkubumi pada detikcom, pada 2015 silam.

Mangkubumi mengaku yang ia tahu saat itu hanya terjadi perubahan namanya, dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pambayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi. Perubahan nama itu mempunyai konsekuensi, ia akan mengemban tanggung jawab yang lebih besar.

Perempuan yang saat lahir diberi nama Gusti Raden Ajeng (GRAj) Nurmalita Sari itu mengaku sampai tidak bisa tidur selama dua hari setelah perubahan namanya. Apalagi perubahan namanya pun menimbulkan kontroversi di Yogyakarta. Selama ini, belum pernah ada perempuan menjadi raja di Keraton Yogya maupun di Dinasti Mataram Islam.

Mangkubumi berpendapat, perempuan sebenarnya adalah pemimpin. "Perempuan itu pemimpin di mana pun dia berada," katanya.

Dalam perjalanan waktu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf m UU Keistimewaan (UUK) DIY pada 2017 lalu. Putusan MK ini membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasal tersebut bahwa syarat cagub dan cawagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata 'istri' dalam pasal tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat raja dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus seorang pria.

Adik Sultan kembali angkat bicara dengan keras. GBPH Prabukusomo mengatakan bahwa Sultan telah menebar kebohongan publik.

"Sejak awal, putra putri Hamengku Buwono IX yang masih hidup ada 16 orang, sudah tidak setuju. Tapi beliau (Sultan HB X) nekat saja. Menebar kebohongan publik dengan cara membodohi masyarakat dengan dalih persamaan gender dan sebagainya," ujar salah satu adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo, kepada detikcom, Rabu (6/9/2017).

"Persamaan gender berlaku di sosial dan politik saja. Tetapi tidak bisa (berlaku) di adat dan agama," lanjutnya.

Selanjutnya: soal pemecatan seorang adik Sultan HB dari jabatannya di Keraton Yogyakarta....

Selanjutnya
Halaman
1 2 3