Kabar Terbaru soal Mahasiswa Pelapor Rektor Unnes ke KPK yang Dipulangkan

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Sabtu, 05 Des 2020 20:12 WIB
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, Rabu (24/7/2019).
Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (24/7/2019). Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang -

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, mengeluarkan rekomendasi agar mahasiswa yang 'dikembalikan kepada orang tua' yaitu Frans Josua Napitu mendapat fasilitas penyelesaian akademik. Diketahui, Frans adalah mahasiswa yang melaporkan Rektor Unnes Fathur Rokhman ke KPK.

Kepala UPT Humas Unnes, Burhanudin, mengatakan Surat Rekomendasi nomor T/8376/UN37/KM/2020 tertanggal 2 Desember 2020 itu ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Unnes atas SK terkait pengembalian pembinaan karakter mahasiswa atas nama Frans Josua Napitu kepada orang tua.

"Pada surat tersebut, Rektor merekomendasikan kepada Dekan Fakultas Hukum untuk melakukan langkah-langkah," kata Burhanudin lewat pesan singkat, Sabtu (5/12/2020).

Ada 4 poin yang diungkap rektor kepada dekan Fakultas Hukum terkait penanganan terhadap Frans yang disebut pihak kampus diduga berkaitan dengan OPM. Burhanudin memaparkan 4 poin tersebut, yaitu:

1. Membangun dialog kembali dengan orang tua mahasiswa a.n. Frans Josua Napitu untuk mendapatkan solusi terbaik atas pembinaan moral dan karakter mahasiswa.

2. Mengkaji kembali Surat Keputusan Dekan Nomor 7677/UN37.1.8/HK/2020 tentang Pengembalian Pembinaan Moral Karakter Frans Josua Napitu ke Orang Tua.

3. Memberikan layanan akademik kepada Sdr. Frans Josua Napitu dengan fasilitasi akademik penyelesaian studi secara intensif selama 6 bulan.

4. Memberi kebebasan akademik kepada Sdr. Frans Josua Napitu dan mahasiswa lain berbasis data dan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menjaga marwah UNNES dan keutuhan NKRI.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah, menjelaskan pembinaan kepada Frans sudah dilakukan cukup lama oleh pihak kampus. Jauh sebelum Frans melaporkan rektornya ke KPK.

"Sejak 5 Juni 2018 kami sudah lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan saat itu terkait pelanggaran etika dan tata tertib, undangan tertulis klarifikasi aksi penolakan uang pangkal dan seterusnya dan terakhir 8 Juli 2020 klarifikasi aksi 25 Juni 2020 posisi yang bersangkutan sebagai juru orator, lalu klarifikasi data di FB atas foto tanggal 21 Juni 2020 dengan tagar #papualivesmatter, foto bertulis bebaskan tapol di seluruh Indonesia lalu pernyataan diakhiri pernyataan Frans Napitu," kata Rodiyah, Senin (16/11).

Saat keputusan mengembalikan Frans kepada orang tua dikeluarkan, mahasiswa semester 9 itu tidak perlu melakukan kewajibannya termasuk soal SPP selama 6 bulan atau selama pembinaan dengan orang tua. Rodiyah juga menegaskan keputusan itu bukan skorsing ataupun mencabut status kemahasiswaan namun agar Frans dibina orang tua.

"Setelah 6 bulan nanti ada dewan etik universitas," ujarnya.

Sementara itu, Frans mengaku kecewa dengan surat keputusan tersebut dan akan menghadapinya. Soal tuduhan dugaan keterlibatan dengan simpatisan OPM ia menilai itu tidak berdasar. Ia mengakui pernah ikut aksi tolak rasisme di mana warga Papua mendapatkan perlakuan rasis.

"Saya kecewa atas keputusan universitas yang dikeluarkan Dekan. Tapi saya akan hadapi dengan gembira dan bahagia," kata Frans lewat sambungan telepon, Selasa (17/11).

"Tuduhan tanpa dasar, bias dampaknya. Memang pernah aksi menolak rasisme. Tidak hanya dengan teman-teman Papua, tapi organisasi sipil, dari BEM. Bersama menolak rasisme terhadap teman Papua. Tanpa dasar dikaitkan atau diklaim sebagai simpatisan OPM padahal tidak punya keterkaitan dan apa itu OPM dan apa aktivitasnya," imbuhnya.

(alg/rih)