Bawaslu Wonogiri Cek Oknum ASN-Kades-KPPS Kompak Ikut Konsolidasi Paslon

Aris Arianto - detikNews
Selasa, 24 Nov 2020 20:33 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Ilustrasi Bawaslu. (Foto: Zunita Putri/detikcom)
Wonogiri -

Bawaslu Kabupaten Wonogiri menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum ASN, kepala desa (kades) hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka diduga menghadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon dalam Pilkada Wonogiri 2020.

"Selain oknum ASN, ada juga oknum KPPS hingga Kepala Desa disinyalir ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Hal itu menjadi temuan dugaan pelanggaran Bawaslu Wonogiri," tutur Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub kepada wartawan di Wonogiri, Selasa (24/11/2020).

Ali belum bersedia mengungkap siapa paslon yang dimaksud. Namun dia mengatakan pihaknya mengetahui tentang adanya oknum ASN, Kades dan KPPS menghadiri kegiatan konsolidasi salah satu paslon di Kecamatan Giritontro Wonogiri itu beberapa waktu lalu. Hal itu menjadi objek pengawasan pihaknya melalui Panwaslu Kecamatan Giritontro.

"Di sana ditemukan dugaan pelanggaran. Kami telah meregister temuan tersebut dengan nomor register 03/TM/PB/Kab/14.34/xi/2020. Ini juga baru selesai pembahasan pertama dengan tim Gakkumdu," sebutnya.

Pihaknya segera menindaklanjuti temuan tersebut, yakni dengan melakukan klarifikasi kepada 12 orang. Mereka adalah oknum ASN, oknum Kades dan oknum KPPS dan penyelenggara kegiatan konsolidasi.

"Perinciannya satu orang oknum ASN, lima orang oknum Kades, lima orang oknum KPPS dan satu penyelenggara kegiatan," jelas dia.

Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub, Selasa (24/11/2020).Ketua Bawaslu Wonogiri Ali Mahbub, Selasa (24/11/2020). Foto: Aris Arianto/detikcom

Ali menuturkan belasan orang itu bakal dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasi. Pihaknya bakal menindak tegas siapapun yang melanggar peraturan yang ada.

"Ini kan sudah pembahasan pertama, akan kita lakukan verifikasi selama tiga hari. Di hari terakhir bakal kita lakukan pembahasan kedua untuk menentukan status pelanggarannya," jelas dia.

Untuk oknum KPPS disebut sebagai pelanggaran kode etik. Sementara itu, untuk oknum ASN, dan oknum Kades yang hadir adalah perihal perbuatan yang bersifat menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Ali membeberkan larangan bagi ASN dan Kades untuk menguntungkan atau merugikan salah satu paslon tertuang di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

Pada pasal 71 ayat 1 tertulis Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(rih/ams)