Diduga Korupsi Dana Desa Rp 1 M, Kades-Plt Sekdes di Purworejo Ditangkap

Rinto Heksantoro - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 14:09 WIB
Kades Wonosari Purworejo Sri Darwati dan Plt Sekdes Untung ditangkap terkait dugaan korupsi dana desa senilai Rp 1 miliar
Foto: Kades Wonosari Purworejo Sri Darwati dan Plt Sekdes Untung ditangkap terkait dugaan korupsi dana desa senilai Rp 1 miliar (Rinto Heksantoro/detikcom)
Purworejo -

Seorang kepala desa (kades) di Purworejo, Jawa Tengah diduga korupsi dana desa (DD) bersama Plt Sekretaris Desa (Sekdes) senilai lebih dari Rp 1 miliar. Kini, keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Purworejo.

Kedua tersangka yang ditangkap yakni Sri Darwati (44) yang merupakan Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Kemiri, Purworejo dan Plt Sekdes Wonosari Untung (48). Keduanya diduga bekerja sama dalam melakukan korupsi Dana Desa dari tahun 2016 hingga 2018.

"Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, tersangka Untung telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Plt Sekdes Wonosari bersama-sama dengan Kades Sri Darwati melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wonosari, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018," kata Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Agil Widyas Sampurna saat jumpa pers di Mapolres Purworejo, Kamis (3/9/2020).

Agil menjelaskan, keuangan Desa Wonosari Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak dikelola Kaur Keuangan Keuangan. Sebab, setelah dana desa ditarik dari rekening kas desa oleh kades Sri uang itu disetorkan ke Plt Sekdes Wonosari Untung.

Uang yang sedianya digunakan untuk pembangunan fisik itu tidak dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tetapi dilaksanakan tersangka Untung. Ada temuan pembangunan fisik maupun nonfisik yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Untung. Tindakan Untung ini diduga atas persetujuan Sri Darwati yang merupakan kades dua periode.

"Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan desa yang dibuat oleh tersangka Untung tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya karena hanya disesuaikan dengan RAB dan terdapat mark up RAB pada kegiatan fisik maupun non fisik," jelasnya.

Warga yang curiga akhirnya melaporkan dugaan korupsi ke polisi. Setelah dihitung, kerugian yang dialami negara mencapai sekitar Rp 1 miliar.

"Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-884/PW11/5.1/2019, diperoleh kesimpulan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.039.859.456,00," lanjut Agil.

Selanjutnya
Halaman
1 2