Pemerintah Serahkan Sertifikat Hak Pakai Urut Sewu kepada TNI AD

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 14:48 WIB
Penyerahan sertifikat hak pakai untuk lahan Urut Sewu dari pemerintah kepada TNI AD, Rabu (12/8/2020).
Foto: Penyerahan sertifikat hak pakai untuk lahan Urut Sewu dari pemerintah kepada TNI AD, Rabu (12/8/2020). (Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Sofyan Djalil, menyerahkan sertifikat hak pakai untuk lahan Urut Sewu, Kebumen yang selama ini bersengketa kepada TNI AD. Lahan itu akan dipakai untuk Lapangan Uji Coba Senjata Berat TNI AD, tapi masyarakat masih boleh memanfaatkannya.

"Saya senang sekali bersama Pak KSAD dalam rangka menyerahkan sertifikat hak pakai kepada Angkatan Darat dari tanah yang selama ini Anda mendengar, Urut Sewu, sengketa warga dengan Angkatan Darat. Sejarahnya tanah Angkatan Darat, kita selesaikan win win, yang penting status jelas, kemudian pemanfaatan kata Pak KSAD fleksibel agar memberikan manfaat besar untuk ekonomi. Kita serahkan 5 sertifikat," kata Sofyan usai acara yang berlangsung di Kodam IV Diponegoro, Semarang, Rabu (12/8/2020).

Sertifikat itu diserahkan oleh Sofyan kepada Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa. Ada 5 sertifikat hak pakai di Urut Sewu dengan luas 213,2 hektare yang akan digunakan untuk Lapangan Uji Coba Senjata Berat TNI AD. Sofyan menjelaskan, lima sertifikat itu meliputi 15 bidang yang tersebar di 15 desa dan 3 kecamatan. Hingga saat ini, lanjut Sofyan, masih ada proses penerbitan sertifikat di 10 desa lainnya.

"Ini bagian dari penataan masalah pertanahan nasional," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal TNI Andika Perkasa menjelaskan TNI AD membutuhkan legalitas karena jika ada kegiatan di sana dan tidak ada pajak yang masuk ke negara maka akan berdampak pada pihak TNI. Dia menjelaskan, pihak TNI bisa dianggap melanggar tata kelola barang milik negara ketika tak ada legalitas terkait tanah tersebut.

"Misalnya ada penggalian pasir, ada macam-macam, tidak ada pajak yang masuk, tidak ada penghasilan yang bukan pajak masuk ke negara, sehingga kami lah yang kena, dianggap kami melanggar tata kelola barang milik negara. Nah, jadi sebetulnya kami itu hanya ingin legalitas, karena kami juga menyadari 954 hektare itu ada di Pemerintah Kabupaten Kebumen, terus tidak ada nilai tambahnya, kan sayang juga," jelas Andika.

"Kami bersedia, justru misalnya yang sudah terjadi penggalian, pasir atau apa usaha, yang penting kita urus administrasinya, karena memang ada aturannya dari Kemenkeu sehingga penghasilan negara pun masuk yang berasal dari bukan pajak, semuanya winners," lanjutnya.

Dengan keputusan ini, ia berharap masyarakat juga bisa merasakan nilai tambah dari aset tersebut. Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz yang hadir dalam acara tersebut juga mengatakan hal senada. Yazid mengatakan masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan itu ketika TNI AD tidak sedang latihan.

Selanjutnya
Halaman
1 2