Pengamat soal Dinasti Politik: Bisa Picu Skeptis Publik dan Erosi Demokrasi

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Selasa, 21 Jul 2020 16:07 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah)
Yogyakarta -

Jelang Pilkada Serentak 2020 memunculkan sejumlah catatan terkait dinasti politik. Sejumlah nama yang mendapat rekomendasi dari partai justru berasal dari keluarga dekat tokoh nasional atau kepala daerah sebelumnya. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi menilai kondisi tersebut bisa berdampak pada erosi demokrasi.

"Ini jadi problem besar di Indonesia terkait dinasti politik, karena memang ada kecenderungan keluarga-keluarga politik ini semakin memperkuat upaya mereka untuk bertahan di lingkaran kekuasaan dengan cara apapun," kata Wawan Mas'udi saat dihubungi wartawan, Selasa (21/7/2020).

Wawan melihat, dinasti politik ini terjadi di seluruh Indonesia dan menjadi fenomena nasional. Dinasti politik, menurutnya bukan hanya terjadi dalam Pilkada. Namun, dalam tubuh partai politik juga ada dinasti dari keluarga tertentu.

"Kalau kita lihat di beberapa daerah kecenderungannya seperti itu. Keluarga besar membuat strategi politik untuk terus bertahan," terangnya.

"Termasuk kalau di nasional, partai pada akhirnya juga dikelola oleh keluarga," lanjutnya.

Fenomena dinasti politik, kata dia, menjadi hal yang menggelisahkan. Pasalnya, ada dampak buruk yang dihasilkan dari praktik politik dinasti. "Jadi memang ini sesuatu yang menggelisahkan dan bisa menghasilkan erosi dalam sistem demokrasi kita jika dinasti ini terus dipertahankan," paparnya.

Kendati demikian, menurutnya tidak mudah mengikis politik dinasti. Alasannya, secara konstitusi tidak ada yang membatasi sebuah keluarga untuk bisa berkuasa di suatu partai.

"Cuma masalahnya tidak mudah untuk memangkas politik dinasti ini, dalam artian kalau secara formal susah dibatasi yang secara konstitusi bisa dibatasi hanya berapa lama seseorang bisa menjabat," jelasnya.

"Tetapi bagaimana keluarga inti dan lain sebagainya kan tidak bisa diatur. Kita juga harus paham demokrasi kita itu berada dalam konteks jejaring politik non formal," tambahnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2