Pakar Hukum UGM: Putusan MA Justru Pertegas Syarat Terpilihnya Jokowi

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 08 Jul 2020 17:01 WIB
Direktur Advokasi PUKAT UGM, Oce Madril
Oce Madril. (Foto: Ari Saputra)
Yogyakarta -

Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menilai putusan itu justru mempertegas ketentuan syarat terpilihnya calon presiden sesuai konstitusi dan Undang-Undang (UU) Pemilu.

Oce Madril mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) adalah putusan tentang judicial review, atau putusan yang berkaitan dengan menguji peraturan KPU (PKPU). Di mana yang diuji adalah PKPU No 5 Tahun 2019 terhadap UU Pemilu terkait dengan materi syarat dan penetapan calon presiden terpilih.

"Intinya tuntutan yang diajukan Rachmawati dan kawan-kawan itu ada dua, pertama menyatakan peraturan tentang syarat dan penetapan yang diatur dalam Peraturan KPU itu bertentangan dengan UU Pemilu. Kemudian yang kedua dia juga menuntut supaya segala bentuk penetapan terhadap calon terpilih ditunda dulu," kata Oce Madril saat dihubungi detikcom, Rabu (8/7/2020).

MA mengabulkan sebagian materi di PKPU tersebut dibatalkan. Tapi permintaan agar penetapan calon-calon terpilih itu ditunda tidak dikabulkan oleh MA.

Dia menjelaskan, MA membatalkannya karena salah satu pasal di PKPU memang membuat penjabaran yang berbeda dengan apa yang ada di UUD pasal 6A. Serta apa yang ada di dalam UU Pemilu tahun 2017 tentang syarat terpilihnya calon Presiden.

"Jadi sebenarnya syaratnya itu sudah ada di pasal 6A UUD, dan dijabarkan lagi di UU Pemilu itu syaratnya sama, aturannya sama. Tapi kemudian saat diatur di PKPU ada yang beda sedikit dan inilah yang dibatalkan oleh MA, MA menyampaikan bahwa apa yang diatur dalam PKPU tidak sesuai dengan pasal 6A dan UU Pemilu," ucapnya.

"Dan sebenarnya tidak ada pertanyaannya apakah ada konsekuensi terhadap penetapan ya tidak ada. Justru putusan MA mempertegas ketentuan syarat terpilihnya calon presiden sesuai konstitusi dan UU Pemilu," lanjut Oce.

Oce mengatakan, pada Pasal 6A ayat 3 yang menyatakan calon presiden terpilih dengan syarat memperoleh suara lebih dari 50 persen. Kemudian minimal 20 persen suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

"Jadi justru putusan MA itu ya benar, dia mengembalikan ke norma yang ada di konstitusi, dan tidak ada dampaknya terhadap penetapan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai calon tetap terpilih sudah benar. Karena mereka mendapatkan suara dengan seperti yang dipersyaratkan di konstitusi dan UU Pemilu," ujarnya.

"Kalau soal menggugat calon presiden terpilih jalurnya di Mahkamah Konstitusi dan itu sudah ditempuh. Karena itu putusan MA tidak ada hubungan dengan penetapan calon presiden terpilih," imbuh Oce.

Tonton video 'Rachmawati Menang di MA soal Penetapan Presiden, KPU Beri Tanggapan':

Selanjutnya
Halaman
1 2