Bupati Banyumas Sambut Baik Keputusan MA yang Skors Eks Ketua PN Purwokerto

Arbi Anugrah - detikNews
Kamis, 28 Mei 2020 17:33 WIB
Kawasan Kebondalem Purwokerto
Foto: Kawasan Kebondalem Purwokerto (Arbi Anugrah/detikcom)
Banyumas -

Bupati Banyumas, Achmad Husein selaku pemilik aset di Kebondalem menyambut baik hasil keputusan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Di mana MA menjatuhkan sanksi etik kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, P atas pelanggaran kode etik saat melakukan eksekusi aset milik Pemkab Banyumas. P kini jadi hakim di PN Jakpus.

"Itu dulu hasil dari Kabag Hukum menyurati ke Bawas MA, bahwa saat dilakukan eksekusi aset Kebondalem ada yang tidak sesuai. Pihak Bawas turun dan mengecek ke sini, hingga muncul keputusan seperti itu," kata Husein kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Dalam eksekusi tersebut, aset milik Pemkab Banyumas di Kebondalem diserahkan sepenuhnya kepada pihak PT. GCG Purwokerto, selaku pihak pemenang gugatan. Mestinya dalam putusan MA, yang diserahkan kembali untuk dikelola hanya perjanjian tahun 1986, namun akibat adanya hasil pengukuran pihak panitera PN Purwokerto, aset hasil perjanjian tahun 1980 dan 1982, ikut diserahkan untuk dikelola PT. GCG.

"Kita melalui pengacara negara (kejaksaan) sedang minta salinan surat keputusan dari Bawas MA. Kan isinya itu, karena ada pelanggaran (profesi), maka disanksi berat, dan yang satu disanksi sedang. Cuma isinya seperti apa, kita belum tahu," ujar Husein.

Dia menyebut jika setelah ini bagian hukum diminta berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Purwokerto membahas tentang langkah tindaklanjutnya. Pasalnya, sebelumnya pihak kejaksaan juga yang memberi saran untuk membuat surat keberatan ke Bawas MA, terkait putusan eksekusi aset Kebondalem oleh pihak PN Purwokerto.

"Kita nunggu petunjuk dulu dari kejaksaan seperti apa. Logikanya kalau itu dianggap salah, berarti hasil keputusannya juga salah. Intinya kita ingin aset itu kembali dikelola Pemkab," ucap Husein.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Banyumas, Suherman mengatakan pihaknya belum mengetahui hakim yang dijatuhi sanksi masuk dalam kasus proyek yang mana. Terkait perkara Kebondalem adalah perkara turun temurun sejak di bangun tahun 1980-an yang terus bergulir hingga berganti-ganti kepemimpinan sampai sekarang.

"Harapan saya perkara cepat selesai, yang salah dihukum, yang benar dilanjutkan, karena uang rakyat yang Rp 10,5 Miliar sebagai pembayaran denda tidak jelas ujung pangkalnya. Maka kami berharap Kapolresta, Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan agar memprioritaskan perkara Kebondalem cepat selesai, agar bermanfaat untuk masyarakat Banyumas," kata Suherman berharap.

Selanjutnya
Halaman
1 2