Tolak Omnibus Law, Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPRD Jateng

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 11 Mar 2020 14:44 WIB
Massa aksi menolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (11/3/2020).
Massa aksi menolak Omnibus Law di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu (11/3/2020). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)

Hal lainnya yang dikhawatirkan antara lain terkait hilangnya pesangon ketika kontrak pekerja tidak ada batasan. Selain itu outsourcing bisa dibuka di segala bidang.

"Terkait pesangon hilang, outsourcing sudah ditentukan Permen 19 tahun 2012 itu sopir, satpam, cleaning servis, dan lainnya. Dengan adanya itu semua bidang dan pekerjaan bisa di outsourcing. Kemudian kontrak tidak ada batasan, bisa seumur hidup. Artinya ketika perusahaan ngomong kontrak habis maka tidak dapat pesangon," jelasnya.

Pantauan hingga pukul 14.00 WIB, massa masih berorasi di lokasi unjuk rasa. Sedangkan pihak kepolisian berjaga di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi.

Deni menambahkan, pihaknya berharap pihak DPRD Jateng menyampaikan aspirasi massa aksi ini ke pemerintah pusat.

"Tanggal 23 Maret draft masuk ke badan legislatif. Ada instruksi kita akan mogok nasional," ujarnya.

selanjutnya
Halaman

(rih/sip)