Rektor Unnes Tepis Skors Dosen Sucipto Terkait Isu Plagiat

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 17 Feb 2020 22:01 WIB
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, Rabu (24/7/2019).
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Fathur Rokhman, Rabu (24/7/2019). (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang -

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman menepis tudingan penjatuhan skors terhadap dosen Sucipto Hadi Purnomo, terkait dengan isu plagiat yang menerpa sang rektor. Fathur menyebut isu plagiat itu telah basi.

"Tidak ada (hubungannya) karena isu (plagiat) basi dan sudah selesai," kata Fathur kepada detikcom, Senin (17/2/2020).

Fathur kemudian mengomentari pernyataan Sucipto yang mengatakan status Facebook-nya bertuliskan 'Penghasilan anak-anak saya menurun drastis pada lebaran kali ini. Apakah efek Jokowi yang terlalu asyik dengan Jan Ethes?' yang diunggah pada 10 Juni 2019 itu adalah satire.

"Satire adalah gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sindiran atau ejekan terhadap suatu keadaan atau seseorang. Mari santun berbahasa anakku," kata Fathur yang juga diunggahnya lewat akun Instagram @fathur_rokhman_.

"Bahasa satire adalah bahasa yang biasa digunakan oleh orang tidak pandai bersyukur, suka mengeluh, tak mampu melihat dirinya sendiri, dan suka menyalahkan orang lain. Dia sering lupa adanya risiko yang harus ditanggung," lanjut Fathur melalui pesan singkat.

Terpisah, Kepala UPT Humas Unnes, Muhammad Burhanudin mengatakan skors atau pembebastugasan Sucipto berawal dari surat Kemendikbud yang mengatakan ada pengaduan terkait ASN yang diduga membuat posting-an penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

"Kemdikbud juga meminta Unnes untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan. Demi marwah negara dan mengingat PNS atau ASN digaji oleh negara maka Unnes menindaklanjuti dengan pemeriksaan Binap sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," kata Burhanudin.

Untuk kelancaran pemeriksaan, lanjut Burhanudin, maka sesuai dengan Pasal 27 PP No 53 Tahun 2010 dilakukan pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

"ASN atau PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

"Jika pemeriksaan selesai maka pembebasan sementara akan dicabut," sambung Burhanudin.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3