Mobil Dinas Mewah Bupati Karanganyar Dikritik, Bagaimana Aturannya?

Usman Hadi - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 12:10 WIB
Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman (Usman Hadi/detikcom)


"Asas kepentingan umum itu artinya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Jadi lebih mendahulukan kepentingannya umumnya daripada kepentingan para pejabat negaranya," terangnya.

Jika merujuk asas ini, kata Zaenur, seyogianya Pemkab Karanganyar lebih mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana umum daripada membeli mobil mewah untuk sang bupati.

"Kalau anggaran hampir Rp 2 miliar itu misalnya dibelikan jenis lain misalnya (Mitsubishi) Pajero Sport atau (Toyota) Fortuner yang hanya Rp 600 (juta), misalnya kan, kemudian kan ada sisa Rp 1,4 (miliar) ya," tuturnya.


"Itu kan bisa digunakan untuk pos anggaran lain yang lebih penting, seperti di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, atau kesehatan atau juga bidang-bidang infrastruktur yang di situ juga masih misalnya jadi masalah," lanjutnya.

Selain asas kepentingan umum, Zaenur menyinggung mengenai asas proporsionalitas antara hak dan kewajiban pejabat daerah. Bagi Zaenur, pembelian mobdin Bupati Karanganyar jenis Rubicon itu melebihi kepatutan dan kewajaran.

"Untuk level bupati di Jawa Tengah, Rubicon itu menurut saya melebihi kewajaran, melebihi kepatutan. Karena dia termasuk luxury car, termasuk barang yang mewah, mobil yang mewah, sehingga itu menurut saya kurang proporsional begitu," pungkas dia.
Halaman

(ush/sip)