Jumat 08 November 2019, 15:43 WIB
Kepala BKKBN: Gaji Penyuluh KB Non-PNS Hanya Rp 100 Ribu/Bulan
Hasto Wardoyo. (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Magelang -
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengakui saat ini kekurangan 26 ribu lebih penyuluh KB. Guna mencukupi kekurangan itu, pihaknya banyak memberdayakan relawan lokal dengan gaji Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu tiap bulannya.
"Kalau nasional banyak sekali (kekurangannya). Kalau kita hitung lebih dari 26.000 (penyuluh). Tapi kan kemampuan negara untuk itu terbatas. Makanya, kita sering kalau ketemu bupati, ketemu wali kota, ya sharing-lah, dibebankan kabupaten/wali kota menghonor tenaga non-PNS itu untuk membantu sebagai penyuluh," kata Hasto kepada wartawan di Magelang, Jumat (8/11/2019).
Saat ini, kata dia, banyak terjadi satu penyuluh KB yang melakukan penyuluhan di 10 desa. "Idealnya satu desa, satu penyuluh. Kurang banyak sekali, banyak sekali. Ribuan kalau se-Jawa Tengah, mungkin ditambah 2.500 baru cukup," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, sebagai solusinya BKKBN memberdayakan masyarakat setempat. Ada juga penyuluh Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) yang berada di tingkat dusun.
"Kalau dihitung satu penyuluh untuk 10 desa, itu berat, maka solusinya yang paling penting kita memberdayakan masyarakat, namanya ada PPKBD. Ada sub penyuluh PPKBD di pedukuhan. Memang mereka sering digaji dengan dana desa. Gajinya ada yang Rp 150 ribu, Rp 100 ribu," ujarnya.
Tonton Blak-Blakan Kepala BKKBN: Rebranding KB & Politik Tanpa Gaduh:
(mbr/mbr)
"Kalau nasional banyak sekali (kekurangannya). Kalau kita hitung lebih dari 26.000 (penyuluh). Tapi kan kemampuan negara untuk itu terbatas. Makanya, kita sering kalau ketemu bupati, ketemu wali kota, ya sharing-lah, dibebankan kabupaten/wali kota menghonor tenaga non-PNS itu untuk membantu sebagai penyuluh," kata Hasto kepada wartawan di Magelang, Jumat (8/11/2019).
Saat ini, kata dia, banyak terjadi satu penyuluh KB yang melakukan penyuluhan di 10 desa. "Idealnya satu desa, satu penyuluh. Kurang banyak sekali, banyak sekali. Ribuan kalau se-Jawa Tengah, mungkin ditambah 2.500 baru cukup," ujarnya.
"Kalau dihitung satu penyuluh untuk 10 desa, itu berat, maka solusinya yang paling penting kita memberdayakan masyarakat, namanya ada PPKBD. Ada sub penyuluh PPKBD di pedukuhan. Memang mereka sering digaji dengan dana desa. Gajinya ada yang Rp 150 ribu, Rp 100 ribu," ujarnya.
Tonton Blak-Blakan Kepala BKKBN: Rebranding KB & Politik Tanpa Gaduh:
(mbr/mbr)
