Terkait kekhawatiran tidak optimalnya check and balance karena Partai Gerindra bergabung ke koalisi pemerintah, Ratno tak mengkhawatirkannya. Sebab peran parpol oposisi di pemerintahan Jokowi periode pertama pun nyatanya juga tak maksimal.

"Lima tahun pertama pemerintahan Jokowi itu kan sebetulnya dapat dikatakan DPR pun bukan oposisi, tapi yang kemudian kita sebut dengan nyinyirisme, jadi hanya kelompok nyinyir. Bukan kelompok oposisi yang bisa berperan sebagai check and balance," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Kursi, Pusham UII Cium Gelagat Kekuasaan Tambun Oligarki

Sebagai negara demokrasi, lanjut Ratno, sebenarnya check and balance bisa diperankan oleh kekuatan di luar eksekutif seperti legislatif dan yudikatif.

"Bahwa check and balance selama ini sudah berusaha kita lakukan dengan lembaga tinggi negara itu," sebutnya.
(ush/rih)