detikNews
2019/09/23 12:37:10 WIB

Massa KAMMI 'Paksa' Pimpinan DPRD Jateng Teken Penolakan RUU P-KS

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Halaman 1 dari 2
Massa KAMMI Paksa Pimpinan DPRD Jateng Teken Penolakan RUU P-KS Massa KAMMI berdemo menolak RUU P-KS di gedung DPRD Jateng. (Angling AP/detikcom)
Jakarta - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Semarang berhasil masuk gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka mendesak Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdul Kadir menandatangani dukungan pernyataan sikap mereka.

Awalnya para mahasiswa dari berbagai universitas itu melakukan unjuk rasa soal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). Aksi dilakukan dengan orasi dan pemasangan spanduk di pagar gedung DPRD Jateng.

Budiman Prasetyo, Kepala Departemen Kebijakan Publik KAMMI Semarang, mengatakan ada 13 pasal yang kontroversi dalam RKUHP, salah satunya pembatasan media mengritik presiden. Hal itu mengancam demokrasi dan dunia jurnalistik.

"Ini sangat berpotensi terjadinya pemberedelan media," tegas Budiman, Senin (23/9/2019).


Terkait RUU P-KS, Budiman mencontohkan perlu ada penjelasan yang lebih baik soal definisi kekerasan seksual. Karena hal itu berdampak pada nasib para korban kekerasan seksual.

"Yang tanpa paksaan pun berpotensi sebagai kekerasan seksual, dipaksa atau tidak itu potensi. Ini bukan berarti kami mendukung kekerasan seksual. Hanya, ada pasal yang bertabrakan," katanya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com