KPK Masih Periksa ASN soal Suap Bupati Nonaktif Kudus M Tamzil

Akrom Hazami - detikNews
Selasa, 27 Agu 2019 20:20 WIB
Plt Bupati Kudus, M Hartopo. -- Foto: Akrom Hazami/detikcom
Kudus - KPK terus memeriksa sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Kudus. Hal itu terkait kasus dugaan suap yang menimpa bupati nonaktif, M Tamzil.

Plt Bupati Kudus, M Hartopo, mengatakan saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap ASN Kudus.

"Saat ini sebetulnya masih berjalan (pemeriksaan KPK di Kudus). Belum selesai semua," kata Hartopo di Desa Larikrejo, Undaan, Kudus, Selasa (27/8/2019).

Bahkan, kata dia, KPK juga masih menunggu Asisten 2 Bidang Ekonomi untuk diperiksa juga. Saat ini Asisten 2 masih menjalani ibadah haji. "Ini pak asisten 2 yang baru ibadah haji, ditunggu juga. Mungkin diperiksa di Kudus, atau di Polda Jateng, atau KPK juga kita belum tahu," jelasnya.
"Untuk ASN banyak yang diperiksa. Kemarin ada 17, termasuk salah satunya yang empat itu ya. Kemarin yang dipromosikan eselon 2, semua asisten diperiksa semua. Pak sekda dan jajarannya. Yang lain terutama di baperjakat, catur, semua total ada 17 orang," sambung Hartopo.

Terkait bantuan hukum, lanjutnya, sudah ada relawan dua orang yang bersedia memberi bantuan hukum Tamzil. "Kayaknya sudah ada, mungkin relawan. Bantuan hukum ada dua orang. Tapi saya enggak tahu. Pemkab sendiri memang tidak punya," ungkapnya.

"Kita kemarin minta bantuan provinsi. Ke depan kita mau punya, ada tim hukum sendiri. Yang sifatnya insidental. Jadi artinya bukan dibayar tiap bulan, tidak. Bukan pegawai. Jadi suatu saat pemda membutuhkan, mereka bisa," terangnya lagi.

Dia juga menegaskan agar semua OPD tidak ada gap yang berimbas memunculkan juri. Jika sampai ada, Hartopo tak segan yang bersangkutan ajukan mutasi. Termasuk agar tidak ada praktik jual beli jabatan.

"Semua dinas harus berjalan harmonis. Karena keluarga dinas, jangan ada gap di bawah. Ini gap A, B, C, kalau ada memang jadi juri, saya suruh pindah atau tak suruh ajukan mutasi. Pokoknya saya ingin semua berjalan harmonis. Saya jamin untuk mutasi jabatan, maupun promosi jabatan, atau apapun tidak ada yang namanya pakai uang, jual beli," urainya.
Sementara itu, KPK telah memperpanjang masa penahanan Bupati Kudus nonaktif Kudus, Muhammad Tamzil, atas kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.

Lantas Plt Bupati Kudus M Hartopo apakah sudah menengok Tamzil, mengingat dia adalah mantan orang terdekat saat masih jabat bupati.

"Saat ini kasus Tamzil masih pengembangan. Kemarin saya mau nengok ke sana tapi belum. Kemarin mau nengok, kabar dari sana masih pengembangan," kata Hartopo ditemui di acara Sedulur Sikep Kudus, di Desa Larikrejo, Undaan, Kudus, Selasa (27/8/2019).

"Kalau ke sana harus antre nama dulu. Kita antre nama dulu, takutnya kita sudah antre malah kita ndak bisa. Kemarin saya dan teman-teman ada pak sekda, asisten, kita pending sampai pengembangan selesai," ujarnya.
Diketahui, KPK telah memperpanjang masa penahanan Tamzil dan dua orang tersangka lainnya selama 40 hari ke depan.

Dua tersangka lain yakni Staf Khusus Bupati Kudus, Agus Soeranto, dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kudus, Akhmad Sofyan.




Tonton Video Suap Bupati Talaud, Pengusaha Dituntut 2 Tahun Bui:

[Gambas:Video 20detik]

(skm/skm)