detikNews
Senin 19 Agustus 2019, 16:46 WIB

Yang Unik di DPRD Boyolali, PKB Cuma Raih 2 Kursi tapi dapat Jatah Pimpinan

Ragil Ajiyanto - detikNews
Yang Unik di DPRD Boyolali, PKB Cuma Raih 2 Kursi tapi dapat Jatah Pimpinan Pelantikan anggota DPRD Boyolali. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom
Boyolali - Anggota DPRD Boyolali periode 2019-2024 dilantik hari ini. Pimpinan sementara mengungkap keunikan yang terjadi pada perolehan kursi dan jatah pimpinan di DPRD Boyolali. Seperti apa?

Dari 45 anggota DPRD Boyolali yang dilantik hari ini, 35 diantaranya adalah wakil dari PDIP. Kemudian disusul Partai Golkar yang mendapatkan 4 kursi, PKS dengan tiga kursi, PKB 2 kursi dan Partai Gerindra memperoleh 1 kursi. Menjabat sebagai Ketua sementara DPRD Boyolali, S Paryanto dari PDIP dan Fuadi dari Partai Golkar.

Paryanto yang juga ketua DPC PDIP Boyolali menyatakan, pihaknya akan segera mengusulkan empat pimpinan DPRD dari empat parpol dengan perolehan suara terbanyak secara berurutan. Usulan itu akan dikirimkan ke Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Setelah ada pimpinan definitif, baru disusul dengan pembentukan alat kelengkapan Dewan.

"Pimpinan DPRD, sesuai normanya kan jelas pemenang partai berurutan," jelas Paryanto usai pelantikan di gedung DPRD Boyolali, Senin (19/8/2019).


Sesuai UU MD3, lannjutnya, pimpinan DPRD yakni dari PDIP sebagai Ketua, sedangkan Wakil Ketua dari Golkar, PKS dan PKB.

Ada hal yang cukup menarik dalam komposisi pimpinan Dewan Boyolali nantinya. Karena dari 5 Parpol yang memperoleh kursi, hanya dua Parpol yang bisa membuat fraksi secara mandiri, yakni PDIP dan Golkar. Sedangkan PKS, PKB dan Gerindra harus bergabung.

Paryanto mengemukakan, dari hasil ngobrol-ngobrol dengan parpol lainnya, pihaknya mendapat informasi bahwa Golkar dan PKB akan bergabung dalam satu fraksi. Kemudian PKS bersama Gerindra juga membentuk fraksi sendiri. Sehingga di DPRD Boyolali nantinya kemungkinan hanya ada tiga fraksi.

"Pimpinan Dewan tetap empat, sehingga ada fraksi gabungan tetapi dua pimpinan," imbuh dia.

"UU MD3 tiga mengatur seperti itu, jadi dasarnya adalah jumlah kursi. Jadi kalau kita 45 (kursi), itu kursinya 4 pimpinan dewan orang diambilkan kursi terbanyak 1 sampai 4," lanjut Paryanto.


PKB yang mendapat dua kursi, akan memperoleh jatah kursi Pimpinan Dewan.

"Yang satu (dari PKB jadi) pimpinan, yang satu jadi anggota. Mau masuk dimana bingung, karena Alkap kita 7. Komisi ada 4 dan ada badan-badan. Kan tidak boleh dobel, harus memilih salah satu. Kami sudah konsultasi ke provinsi, bagaimana kalau terjadi seperti ini," urainya.

"Karena logikanya mohon maaf, kami yang 35 kursi saja hanya satu pimpinan, sementara yang sana mau bikin fraksi mandiri saja nggak bisa, dia gabungan masih dapat pimpinan dua, jadi seperti tidak adil. Tapi UU MD3 tidak mengatur sampai seperti itu. Ini baru terjadi di Boyolali," ungkap dia.

Paryanto mengaku sudah konsultasi provinsi tentang komposisi Pimpinan Dewan Boyolali. Namun belum bisa memberikan jawaban detail, dan disarankan untuk konsultasi ke Pusat.

"Tapi saya kira Jakarta (pemerintah pusat) juga tidak bisa menyelesaikan, karena itu UU," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Paryanto mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Boyolali periode 2019-2024, mencapai 31 persen. Dari 45 anggota, 14 diantaranya adalah perempuan.

"Ya, memang keanggotaan DPRD Boyolali kali ini bisa memenuhi target 30 persen perempuan," tutur Paryanto.

Anggota dewa perempuan terbanyak berasal dari PDIP yakni dari 35 kursi dari PDIP, 11 diantaranya adalah perempuan. Kemudian Golkar yang memperoleh 4 kursi, satu diantaranya perempuan. Begitu pula PKS, yang mendapat 3 kursi, salah satunya juga perempuan. Serta satu-satunya wakil rakyat dari Partai Gerindra, juga perempuan.


"Harapan kami ke depan untuk kader-kader perempuan yang sekarang masuk menjadi anggota legislatif, harapan kami agar mampu dan bisa mengembangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing," harap Paryanto.

Dalam penyusunan alat kelengkapan Dewan, pihaknya nantinya juga akan meminta masukan. Sehingga ketika masuk di alat kelengkapan, para wakil rakyat tersebut bisa disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan.

"Jadi ketika kita bicara tupoksi, mereka juga akan bisa mampu menjalakan tugas kedewanan," tandasnya.


Simak Video "Dihadiri Didi Kempot, Acara Harlah Ke-21 PKB Berakhir Meriah"

[Gambas:Video 20detik]


(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com