detikNews
Senin 22 Juli 2019, 15:38 WIB

Menristekdikti Siapkan Perangkat Aturan Datangkan 'Rektor Impor'

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Menristekdikti Siapkan Perangkat Aturan Datangkan Rektor Impor M Nasir (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Semarang - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membuka rekruitmen rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Kementrtian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mengakomodasi rencana itu termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan soal pendanaan.

Hal itu diungkapkan Menristekdikti, M Nasir, usai acara Rapat Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Unisbank Semarang. Ia menjelaskan sebenarnya usul itu sudah dia gaungkan tahun 2016 lalu namun justru protes dan bully yang diperoleh.

"Ini yang saya munculkan tahun 2016 muncul lagi. Perguruan tinggi ada 4.700 di indonesia, yang masuk daya saing dunia hanya 3, saat saya masuk menteri hanya 2, itu di angka (urutan) ke 400. Indonesia bangga di dalam sendiri, tapi tidak punya daya saing di luar negeri," kata Nasir, Senin (22/7/2019).


"2016, bagaimana undang rektor luar negeri jadi rektor di Indonesia, saya dibully habis-habisan, rektor protes, ada dianggap bangsa irlander," imbuhnya.

Padahal, lanjut Nasir, didatangkannya rektor dari luar negeri itu untuk mengembangkan pendidikan di perguruan tinggi. Dia menyontohkan beberapa negara dengan peringkat perguruan tinggi yang bagus dan menanjak setelah rektor asing.

"Kita belajar. Singapura maju karena rektor dari luar negeri, Taiwan maju karena rektor dari luar negeri, China maju karena rektor dari luar negeri. Bahkan Arab yang 800 tidak masuk, sekarang rektor dari Amerika 40 persen, Amerika dan Eropa, sekarang masuk 189. ini jadi tantangan, maka canangkan tahun 2020 bagaimana rektor ada dari perguruan tinggi asing. Akan saya petakan lagi," jelasnya.


Kemenristekdikti akan buat membuat aturan soal rekrutmen rektor dari luar negeri itu. Selain itu koordinasi dengan Kementerian Keuangan juga dilakukan terkait pendanaan.

"Budget bicarakan dengan Kementerian Keuangan, pendanaan dari pemerintah pusat agar tidak mengganggu keuangan perguruan tinggi itu sendiri, kalau ganggu memang problem. Nanti akan masukkan ke pos LPDP," pungkasnya.
(alg/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com