detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 07:24 WIB

Round-Up

Kontroversi Aturan Baju Muslim untuk Siswa SD Negeri di Gunungkidul

Pradito Rida Pertana - detikNews
Kontroversi Aturan Baju Muslim untuk Siswa SD Negeri di Gunungkidul Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Gunungkidul - Sebuah surat edaran yang dikeluarkan SDN Karangtengah III, Gunungkidul, menjadi polemik karena mewajibkan murid baru mengenakan pakaian muslim. Hal itu dipicu oleh pilihan kata dalam penulisan di surat tersebut.

Kepala SDN Karangtengah III, Puji Astuti, membenarkan surat edaran tersebut. Menurutnya surat yang ditujukan kepada orang tua murid itu disusun oleh Guru dan karyawan SD Karangtengah III.

Puji menjelaskan, pembuatan aturan tersebut berdasar pada sulitnya murid laki-laki saat mengenakan sarung untuk menjalankan ibadah salat. Karena itu, ia mengadakan forum bersama wali murid guna membahas permasalahan tersebut.

"Dalam forum pertemuan wali murid kami menyampaikan bahwa kalau pas kegiatan salat anak yang laki-laki itu pakai sarung, kemudian yang kecil-kecil itu kan belum bisa pakai dan jadi ribet. Nah, tujuan saya (menyarankan murid muslim mengenakan pakaian muslim) biar anak nggak ribet saat salat dan agar seragam saja," ucapnya.


Namun, setelah mencermati kembali surat tersebut, Puji mengaku ada kesalahan penulisan pada poin yang mewajibkan seluruh siswa kelas 1 untuk mengenakan pakaian muslim. Menurut Puji, hal itu bukan bermaksud mengarah ke hal diskriminatif, namun karena 127 murid yang bersekolah di SD tersebut memeluk agama Islam.

"Saya baru sadar, surat saya itu ada yang salah. Setelah itu saya cari solusi surat edaran yang ada terus kami buat ralat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menilai memang adda kesalahan dalam surat edaran SDN Karangtengah III Gunungkidul yang mewajibkan siswa barunya berbaju muslim. "Itu kepala sekolahnya salah bikin (aturan) begitu," kata Aji.


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan, bahwa surat edaran yang dikeluarkan SD Karangtengah III merupakan hasil kesepakatan orang tua murid. Namun karena isi surat edaran itu kurang pas, maka ia meminta Kepala SD Karangtengah III untuk merevisinya.

"Semalam (Senin 24/6) sudah dipanggil (Kapala Sekolah SD Karangtengah III Puji Astuti), kemudian ternyata memang Kepala Sekolah mengakui kesalahan dalam membuat redaksi (kata-kata pada surat edaran)," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (25/6/2019).

"Dan agar tidak jadi polemik, untuk itu (surat edaran tertanggal 18 Juni 2019) dicabut dan diganti, khususnya bagi kelas 1 agama Islam dianjurkan mengenakan seragam berbusana muslim, gitu," imbuh Bahron.


Namun, revisi surat edaran yang mengganti kata wajib dengan dianjurkan mendapat tanggapan dari Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY. Mengingat terminologi penggunaan kata dianjurkan masih mengarah ke wajib dan semestinya diganti dengan dapat.

"Dari sekolah tadi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kadisdikora (Kabupaten Gunungkidul) dan suah merevisi aturan pada surat edaran," kata Koordinator bidang verifikasi laporan ORI perwakilan DIY, Jaka Susila Wahyuana.

"Kami juga sudah lihat revisinya, yang kata 'wajib' diganti 'dianjurkan', tapi kata 'dianjurkan' itu terminologinya kan wajib. Sehingga kami beri saran agar menggunakan kata 'dapat' bukannya 'dianjurkan', agar ke depannya surat edaran tidak menuai polemik lagi," sambung Jaka.

Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul, Immawan Wahyudi, meminta maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Bahkan Ke depannya para pembuat regulasi akan diberi pelatihan.


Menurut Immawan, ia menilai pembuat surat edaran itu kurang paham dalam merumuskan sebuah regulasi. Mengingat untuk membuat regulasi haruslah memahami makna filosofi dan sosiologi dalam perumusan sebuah regulasi.

"Merumuskan regulasi tidak boleh sampai menimbulkan diskriminasi, apalagi menghilangkan hak-hak konstitusional warga, itu yang harus dipahami. Saya sudah matur (menyampaikan) ke Ibu Bupati agar teman-teman yang berwenang membuat regulasi itu belajar merumuskan regulasi," ucapnya.

"Jadi oleh karena itu saya juga menyampaikan mohon maaf kalau ada perasaan tidak nyaman atas regulasi yang begitu. Tapi insyaallah, itu (surat edaran SD Karangtengah III) bukan bermaksud ke hal-hal politik atau ke ideologis tertentu," imbuh Immawan.

Di sisi lain, beberapa wali murid angkat suara menanggapi surat edaran berisi siswa SDN Karangtengah III Gunungkidul wajib berpakaian muslim. Mereka sama sekali tidak mempersoalkan.

"Saya sudah baca surat edaran itu, dan menurut saya tidak masalah ya. Karena kalau berpakaian muslim kan jadi lebih bagus dan sekalian mengenalkan ajaran agama kepada anak-anak sejak dini," ujar salah seorang wali murid, Supeni (48).

"Itu kalau pendapat pribadi saya ya, tapi kembali lagi ke anaknya. Kalau dia mau ya saya carikan seragam baru dan kalau tidak mau, ya tidak apa-apa," imbuh Supeni.


Senada dengan Supeni, wali murid lain, Siti Lestari (34) mengaku telah mengetahui adanya aturan tersebut sebelum mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SD Karangtengah III. Bahkan, jika tidak ada aturan tersebut ia tetap membelikan seragam pakaian muslim untuk anaknya.

"Sebelum mendaftarkan anak saya, saya sudah tahu aturan baru itu dan saya tidak keberatan. Karena menurut saya (aturan yang mewajibkan murid beragama Islam mengenakan pakaian muslim saat sekolah) justru lebih bagus kan, karena anak jadi kelihatan lebih sopan saat sekolah," katanya.

"Toh kalau tidak ada aturan itu, saya juga tetap membelikan seragam lengan panjang untuk anak saya," sambung Siti.



Tonton video SDN Ini Jadi Sorotan karena Edaran Wajibkan Siswa Berbaju Muslim:

[Gambas:Video 20detik]


(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed